JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menanggapi kemungkinan organisasi-organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dapat mengelola usaha pertambangan batu bara.

Menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti, hal itu merupakan sepenuhnya wewenang pemerintah. Artinya, pihak ormas tidak langsung seketika memiliki hak pengelolaan atas tambang.

“Kemungkinan ormas keagamaan mengelola tambang tidak otomatis karena harus memenuhi persyaratan,” jelas Abdul Mu’ti dalam siaran pers, Ahad (2/6/2024).

Ia juga menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembicaraan antara pemerintah dan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan usaha pertambangan batu bara manapun.

Bila nanti ada tawaran kepada Persyarikatan, maka hal itu akan didiskusikan terlebih dahulu di internal organisasi keislaman tersebut. Sebab, lanjut Abdul Mu'ti, pihaknya perlu menimbang-nimbang berbagai faktor terlebih dahulu.

“Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah (terkait kemungkinan mengelola usaha pertambangan --Red), itu akan dibahas dengan saksama,” jelas dia.

Yang jelas, sambung Abdul Mu’ti, Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa. Persyarikatan akan mengukur kemampuan diri Persyarikatan sehingga pengelolaan suatu usaha pertambangan, bila terjadi, tidak akan menimbulkan masalah, baik bagi organisasi, masyarakat, bangsa, maupun negara.


Sumber
Republika.co.id