DEN HAAG - Politikus anti-Islam Belanda Geert Wilders mencabut proposal yang diajukannya pada 2018 yang melarang masjid dan Alquran. Keputusan itu dia ambil demi mendapat teman koalisi sehingga dia bisa menjadi perdana menteri Belanda yang baru.

Partai sayap kanan Wilders, Partai untuk Kebebasan (PVV), memenangkan pemilu pada November 2023. Namun kursi yang diperoleh di parlemen masih di bawah batas untuk bisa membentuk pemerintahan. Jalan satu-satunya bagi Wildres adalah berkoalisi dengan partai lain.

Masalahnya, partai lain enggan berkoalisi dengan Wilders karena catatan masa lalu, termasuk sikap diskriminatif terhadap umat Islam yang berpotensi melanggar undang-undang dasar (UUD) negara itu.

Keputusan Wilders untuk membatalkan proposal tahun 2018 itu disampaikan pada Senin (8/1/2024) atau sehari sebelum perundingan pembentukan pemerintahan baru berlangsung.

Pembatalan proposal itu bisa menjadi modal penting bagi PVV guna mendapat kepercayaan dan dukungan dari tiga partai utama untuk membentuk koalisi.

Salah satu kubu yang diajak koalisi, Partai Kontrak Sosial Baru yang dipimpin Pieter Omtzigt, menyatakan kekhawatiran bahwa beberapa kebijakan Wilders melanggar UUD Belanda yang menjunjung tinggi kebebasan, termasuk kebebasan beragama.

Dalam sesi debat usai pemilu tahun lalu, Wilders mengatakan dirinya harus menarik proposal tahun 2018 agar bisa diterima.

“Terkadang saya harus menarik proposal dan saya akan melakukannya. Saya akan menunjukkan kepada Belanda, badan legislatif, partai Omtzigt, siapa pun yang ingin mendengarnya, bahwa kami akan menyesuaikan peraturan dengan konstitusi dan menjadikan proposal kami sejalan dengan konstitusi," katanya, saat itu.

PVV memenangkan 37 kursi majelis rendah parlemen dalam pemilu pada 22 November 2023, dari total 150 kursi yang diperebutkan.


Sumber
Inews.id