TEMBILAHAN - Sempana milad ke-58 Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menerima penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan publik terbaik pertama.

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati HM Wardan diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H Afrizal kepada Kepala DPMPTSP Haryono SHut saat malam syukuran Milad Inhil di Lapangan Gajah Mada Tembilahan, Rabu (14/6/2023).

Selain penghargaan sebagai penyelenggara pelayanan terbaik I,  Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga menerima penghargaan terbaik 3 dalam pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil.

Kepala Bagian Organisasi, Wanhar, S.Sos, M.Si . mengatakan, sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP), Dinas Penanaman Modal dan PTSP layak diberikan  penghargaan karena dalam pelaksanaan pelayanannya memiliki komitmen  untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan sarana prasarana yang dapat memberikan kenyamanan kepada masyarakat" ujarnya.

"Dan Penghargaan ini diberikan oleh Pemkab Inhil sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna layanan/masyarakat yang diharapkan dapat memotivasi unit penyelenggara pelayanan publik yang lain untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik," lanjut Wanhar.

Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) selain DPMPTSP yang dilakukan penilaian adalah Dinas Dukpencapil,  Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, RSUS Puri Husada dan Puskesmas Gajah Mada, Puskesmas Sungai Salak dan Kecamatan Tembilahan

Sementara itu, menurut  Haryono penghargaan ini merupakan motivasi bagi  Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk lebih baik lagi.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Pemkab yang telah memberikan anugrah penghargaan penyelenggara pelayanan terbaik I.  Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bagian Organisasi ini akan menjadi langkah perbaikan untuk penyempurnaan terhadap pemantauan dan penilaian yang akan dilakukan oleh KemenPAn-RB dan Ombudsman  dalam beberapa bulan kedepan," lanjut Haryono. (Advertorial/Zul)