ROKAN HILIR, RIAUTRUST.com - Wakil Bupati Rokan Hilir, H.Sulaiman Azhar meminta seluruh stake holder untuk menyelesaikan masalah stunting dan meminta seluruh OPD yang terlibat untuk keluar dari zona nyaman. Dia juga berharap kepada Bappeda tidak asal coret anggaran yang berhubungan dengan Stunting.

"Karena waktunya cuma tinggal dua tahun lagi. Presiden mengamanatkan pada tahun 2024 nanti penurunan stunting harus mencapai angka 14% di seluruh Indonesia. Apalah gunanya pembangunan kita bagus tapi tingkat stunting kita tinggi," kata Wabup pada acara Rekonsiliasi Penurunan Masalah Stunting Tingkat Kabupaten Rokan Hilir, di lantai tiga, kantor Bupati Rokan Hilir, Bagansiapiapi Rabu (2/11/2024)

Wabup tidak ingin pada pertemuan seluruh kepala daerah nanti, Rokan Hilir akan ditegur Presiden karena tidak bisa menurunkan angka Stunting. Jika perlu, kalimat Stunting dirubah dengan istilah yang lebih akrab ditelinga masyarakat agar mudah diimplementasikan programnya dilapangan.

" Kita mempunyai anggraan besar tapi tak pernah habis. Kepada pemilik anggaran tolonglah habiskan anggaran tu agar mendapatkan hasil yang maksimal," pintanya.

Dalam sambutannya, Wabup meminta seluruh pimpinan OPD untuk mencari formula serta bisa bekerja cepat dan tepat dan bersinergi diinternal OPD mulai dari Kasi, Kabid dan Sekretarisnya. Jangan sampai terjadi ketidakharmonisan di intern apalagi sampai menghambat program-program yang sudah ada.

Menurutnya, jika angka stunting tinggi, akan berpengaruh kepada besaran anggaran kesehatan serta dampaknya juga akan mengurangi tunjangan pegawai. Dan juga, masalah Stunting juga sering menjadi topik dalam debat calon Presiden hingga kepala daerah.

" Stunting adalah program inti pemerintah baik pusat hingga daerah. Saat ini angka Stunting kita 29% dan merupakan urutan terakhir. Rugi kita. Maka saya meminta OPD terkait serta camat dan kepala desa mari sama sama berkomitmen menurunkan stunting," imbaunya.

Dalam kesempatan itu, Wabup juga meminta kepada Kemenag untuk melakukan screening kepada pasangan pra nikah untuk menjaga kesehatan.

Sementara itu, tempat sama, kepala BKKBN Provinsi Riau, Mahgdalena menyebutkan, kegiatan rekonsiliasi stunting bertujuan untuk konvergensi, kombinasi pemerintah dan swasta semua lintas sektor untuk menuntaskan permasalahan stunting.

Dia mengungkapkan, angka stunting di Rohil tertinggi di Riau. Dengan kekuatan tenaga sebanyak 947 tim pendamping keluarga yang sudah dilatih di tahun 2021 dan 2022 yang terdiri dari Bidan desa, kader PKK dan kader KB diharapkan dapat mendampingi keluarga yang beresiko stunting.

Dia menyebutkan, pemerintah juga sudah menyiapkan aplikasi Elsimil yakni aplikasi siap nikah dan siap hamil yang didampingi oleh tim pendamping keluarga.

" Bagi pasangan pra nikah jangan takut untuk tidak menikah, hanya saja nanti didampingi tim pendamping keluarga karena jika HB rendah akan diberikan tablet tambah darah dan jika sudah hamil kondisi bayinya sehat," terangnya. (ADV)