DUMAI - Pelabuhan Penumpang Domestik Dumai-Batam yang  dikelola Pemerintah Kota Dumai melalui BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri sejak Februari 2019 lalu, kini sudah tak terurus. Para penumpang kapal dari Batam merasa kesal bila berada di pelabuhan ini.

Informasi dari Pelabuhan Penumpang  Domestik Dumai, yang diberi nama Pelabuhan Sri Junjungan itu, menyebutkan bahwa para penumpang kapal dari Batam yang transit di pelabuhan ini merasa keamanan, ketertiban, dan kenyamanannya,  tidak terjamin.

"Puncaknya terlihat pada liburan hari Raya Idul Fitri yang  lalu. Para penumpang kapal dari Batam diperlakukan oleh oknum tertentu, seperti oleh oleh oknum agen transportasi dan oknum tenaga kerja bongkar muat barang, dengan cara yang tidak pantas," ujar sumber yang enggan disebutkan jati dirinya.

Menurutnya, kondisi para penumpang sangat memprihatinkan diperlakukan dengan kasar oleh oknum-oknum tertentu. Para oknum tidak segan-segan membentak dan memaksa penumpang kapal untuk mau menggunakan jasa transportasi dari perusahaan angkutan darat tertentu untuk menuju tujuan kampung halaman mereka.

Begitu pula oknum buruh dalam mengangkat barang bawaan penumpang menetapkan harga  dengan tarif biaya sesuka hati, padahal sudah ada ketentuan harus sesuai dengan tarif harga berdasarkan timbangan berat barang.

"Para penumpang kapal tidak dapat berbuat apa-apa dan tidak tahu mau  mengadu ke mana. Tak terlihat petugas untuk menertibkannya," ujar sumber riautrust.com, kemarin.

Selain soal keamanan, ketertiban, dan kenyamanan penumpang, berbagai fasilitas di sekitar pelabuhan juga dinilai memprihatinkan, tidak terurus. Padahal, dulu berbagai elemen daerah ini meminta pengelolaan Pelabuhan Penumpang Domestik Dumai-Batam bisa dikelola daerah agar memberikan kontribusi bagi kas daerah. Namun, setelah tiga tahun diserahkan pemerintah pusat melalui  PT Pelindo untuk dikelola perusahaan daerah, kondisinya kini sudah tak terurus.

Sekretaris Daerah Kota Dumai H. Indra Gunawan, S.IP ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa Pelabuhan Penumpang Domestik Dumai-Batam tidak lagi dikelola perusahaan BUMD PT Pelabuhan Dumai Berseri, tapi sudah diserahkan ke dinas terkait dan kemudian diserahkan lagi ke pemerintah pusat untuk dikelola.

"Pemko Dumai sudah menyerahkannya untuk dikelola pusat, supaya pemerintah pusat mengucurkan dana pemenuhan kebutuhan fasilitas di pelabuhan. Tahun ini pemerintah pusat sudah mengucurkan anggaran untuk berbagai fasilitas di sisi darat," ujar Sekda.

Selain itu, kata dia, pihak Pemko Dumai pun sudah mengirimkan surat ke Kementerian Perhubungan agar operasional Pelabuhan Penumpang Domestik Dumai-Batam dipindahkan kembali ke Pelabuhan Penumpang Pelindo untuk sementara hingga pekerjaan perbaikan sisi darat Pelabuhan Sri Junjungan itu selesai.[yus]