PEKANBARU - Presiden Jokowi mengumumkan pemerintah membuka kembali keran ekspor minyak goreng pada Kamis (19/5/2022) sore. Hal ini mendapat sambutan baik dari pelaku industri kelapa sawit.

Namun, anggota Fraksi PKS DPR RI, Syahrul Aidi Maazat menganggap hal itu seharusnya dilakukan sejak jauh hari.

"Pembukaan keran ekspor saat ini hal biasa saja. Tidak menyentuh substansi masalah," terang Syahrul Aidi kepada wartawan, Sabtu (21/5/2022).

Ia menyebut, kisruh minyak goreng disebabkan adanya masalah di sektor perizinan, monopoli usaha, dan pengembangan biodiesel.

"Substansi kisruh minyak goreng saat ini bukan soal keran ekspor. Namun justru kita melihat pada perizinan, monopoli usaha hingga hilirisasi kelapa sawit seperti biodiesel. Kita melihat pemerintah lamban," katanya.

Syahrul Aidi mengatakan sudah saatnya izin dibuka seluas-luasnya agar industri kelapa sawit dan turunannya tidak hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja.

"Pemerintah segera buka keran perizinan industri minyak goreng. Dan khususnya oleh BUMN dan BUMD," tegasnya.

Jumlah lahan kelapa sawit yang dikuasai oleh BUMN saat ini mencapai 9,2 persen. Namun sayang BUMN tak ada mengelola hilirnya.

"Bukan BUMN saja yang berpotensi, tapi banyak daerah yang siap mengelola industri ini jika diberi kepercayaan dalam bentuk perizinan. BUMN dan BUMD nantinya diharapkan mampu mengendalikam pasar sehingga persoalan seperti saat ini tak terjadi lagi," ungkapnya.

(halloriau)