ROHIL - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau melakukan safari Ramadan di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Dalam safari ini, Kakanwil memberikan pembinaan kepada Kepala dan Pejabat serta Staf BPN setempat.

"Saya sudah empat kali berkunjung ke Rohil. Namun untuk safari Ramadan tahun ini, Rohil merupakan kabupaten pertama yang dikunjungi dengan agenda melakukan pembinaan kepada kepala beserta staf yang ada di BPN Rohil," Kata Kakanwil BPN Riau, M Syahrir didampingi Plt Kepala BPN Rohil, Suzan Akhyadi, Selasa (12/4) sore kemaren.

Pembinaan yang diberikan itu, kata Syahrir, agar nantinya BPN Rohil mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima. Sehingga keluhan-keluhan dari masyarakat bisa berkurang, terutama masalah proyek strategis nasional yang ada di Riau.

Program strategis nasional yang ada di Riau saat ini di antaranya jalan tol, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dulunya disebut dengan prona, dan yang terakhir adalah distribusi. Untuk di Rohil, program strategis itu hanya ada dua, yaitu PTSL dan distribusi.

"Alhamdulillah untuk PTSL berjalan dengan lancar dan sudah masuk triwulan kedua. Untuk triwulan pertama itu sudah kita bagikan sekitar 50 persen. Di mana kegiatan itu sudah tercapai, baik dari segi penyerapan anggarannya maupun kegiatan fisiknya, kegiatan ini akan terus berlanjut," ungkapnya.

Pihaknya menargetkan pada triwulan kedua, yakni akhir Juli nanti kegiatan PTSL akan tuntas dan bisa mencapai 100 persen. Sehingga nantinya sertifikat itu bisa dibagikan kepada masyarakat.

"Untuk tahap awal, sertifikat itu biasanya presiden yang akan bagikan, kemudian ditindaklanjuti oleh gubernur dan menteri, barulah nanti ke bupati," Katanya.

Syahrir mengharapkan pada 2025 mendatang tanah-tanah yang ada sudah terdaftar semua, terutama tanah-tanah dari instansi pemerintah, aset pemerintah, rumah ibadah dan barulah tanah milik masyarakat.

"Jadi kita tunjukkan dulu kepada pemerintahnya, jangan sampai pemerintah nyuruh masyarakat sertifikat, tapi pemerintahnya sendiri belum. Jadi pemerintah nya dulu baru masyarakat, dan kita targetkan tahun 2025 sudah bisa tuntas semua," pungkasnya.

(Halloriau)