PEKANBARU - Kisruh pemberhentian 4.000 lebih tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti, mulai mendapat kritikan dari tokoh masyarakat. Salah satunya toko pemuda Melayu Riau, Wan Husnul Mubarak.

Ia menyayangkan keputusan Bupati Meranti M Adil, yang memberhentikan anak-anak Meranti, dan memasukkan tenaga ahli pembantu Bupati, yang dibiayai dari APBD mencapai 11 orang, dengan gaji yang bisa untuk membayar gaji honorer yang digantikan.

Selain itu Wan Husnul juga menyorot kebijakan Bupati M Adil yang mengambil tenaga honorer khusus untuk Sarjana (S1) dan membuang tenaga honorer yang tamatan SMA. Padahal anak-anak Meranti yang hanya tamat SMA tersebut berharap bisa membantu keluarga dari gaji honor yang tidak sampai Rp1,5 juta itu.

“Sangat disayangkan kebijakan Bupati yang memberhentikan honorer di Kabupaten Meranti. Kita mengetahui hampir 4.000 lebih honorer yang bekerja di Pemda Meranti hanya mengandalkan gaji tak sampai Rp1 juta. Justru di awal tahun mereka semua diberhentikan. Alasan pemda akan di evaluasi dan diseleksi,” kata Wan Husnul.

“Banyak kecurigaan masyarakat dengan kebijakan Bupati tersebut akan merekrut honorer yang baru. Semoga itu tidak terjadi. Kita tahu bahwa tingkat pendidikan para honorer rata-rata tamat SMA. Seharusnya yang prioritas dipertahankan honorer tamat SMA bukan yang tamat S1, maupun S2,” tambahnya.

Dijelaskan anak dari tokoh Meranti yang juga mantan Gubernur Riau, Wan Abubakar ini, para tamatan S1 seharusnya bisa mencari pendapatan sesuai dengan keahliannya. Karena para sarjana tersebut memiliki pengalaman bekerja, dan bisa mencari di luar. Kalaupun ingin di Meranti bisa berusaha dengan keahlian selama menempuh pendidikan.

“Karena honorer yang tamat S1, pemda harus mendukung mereka ini untuk bekerja di luar dan mencari pengalaman. Karena mereka sudah punya modal pendidikan, tentu bisa bersaing di luar. Tapi kalau honorer yang tamat SMA mau kerja apa mereka? Di luar sangat susah untuk mencari kerja, karena persaingan sangat ketat,” tegasnya.

“Seharusnya bupati menyadari bahwa anak honorer yang bekerja kemarin merupakan sebagian anak cucu, cicit para pejuang Meranti. Bupati harus menghargai dan menghormati itu. Kalau tidak ada pejuang yang memperjuangkan kabupaten, Aidil tidak akan menjadi Bupati. Oleh karena itu, cobalah buka pintu hati Aidil untuk menerima dan memprioritaskan anak yang tamat SMA untuk menjadi tenaga honorer,” tegasnya lagi.

Sementara di saat adanya pengurangan tenaga honorer, Bupati Aidil malah mengangkat tenaga ahli pembantu Bupati, yang gajinya mencapai Rp7 juta lebih perbulan. Belum lagi honor-honor kegiatan yang dijalankan oleh tenaga ahli. Ini menandakan Bupati Aidil tidak mempunyai kapasitas dalam membangun Meranti, kalau hanya mengandalkan tenaga ahli dari luar.

“Kasian para honorer yang bekerja sudah tahunan, mereka itu tidak mencari kaya, tapi untuk bekerja yang bisa membiayai kebutuhan keluarga. Ini sekarang yang menyakitkan bagi masyarakat Meranti, Bupati malah mengangkat tenaga ahli Bupati, gajinya bahkan jauh lebih besar dari honorer yang diberhentikan,” tutup Wan Husnul.

(CAKAPLAH)