JAKARTA - Ekonom Senior Faisal Basri membuka penggunaan utang pemerintah. Menurutnya mayoritas utang digunakan untuk membayar beban bunga utang, alias untuk gali lubang tutup lubang.
Kondisi ini tercermin dari belanja pemerintah dalam APBN.
"Kita lihat selama era pemerintahan Jokowi belanja yang naik paling kencang adalah bayar bunga utang. Jadi, kita utang buat bayar bunga utang juga, gali lobang tutup lobang istilahnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (28/6).
Faisal mengatakan berdasarkan data yang dihimpunnya dari APBN, ia tahu selama 2014 hingga sekarang ini, pertumbuhan belanja untuk pembayaran utang mencapai 108 persen. Itu merupakan yang paling tinggi.
Baru kemudian pengeluaran diikuti oleh belanja barang sebesar 105 persen dan belanja pegawai 73 persen.
Sebaliknya, pertumbuhan belanja yang berkaitan dengan rakyat langsung justru lebih rendah. Misalnya, belanja sosial hanya tumbuh 64 persen.
Karenanya, ia menilai klaim pemerintah bahwa utang pemerintah digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, mayoritas utang justru digunakan untuk membayar bunga utang.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur justru mayoritas menggunakan utang dari BUMN infrastruktur. Dalam catatannya, utang BUMN non keuangan mencapai lebih dari Rp1.000 triliun pada Maret 2021 akibat tugas pembangunan infrastruktur.
"Jadi, bohong besar kalau kita utang kelihatan tuh infrastruktur dibangun dimana-mana, tidak betul. Kalau dilihat dari sini sebagian besar kenaikan utang buat bayar bunga utang, belanja barang, dan belanja pegawai," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memperingatkan pemerintah bahwa utang RI tidak dalam kondisi baik-baik saja. Sebab, utang RI semakin membebani APBN.
Indikatornya, lanjut dia, rasio pembayaran bunga utang terhadap pengeluaran atau belanja dan pendapatan APBN milik Indonesia sudah tinggi. Masing-masing mencapai 12 persen dan 14 persen.
Angka ini hampir menyamai AS yakni rasio pembayaran bunga utang terhadap pengeluaran sebesar 12 persen dan rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan 15,5 persen.
Dibandingkan negara lain, rasio pembayaran bunga utang Indonesia terbilang tinggi. Jepang misalnya, masing-masing hanya 9 persen.
Padahal, rasio utang Jepang terhadap PDB paling tinggi mencapai 237 persen terhadap PDB.
Indonesia juga melampaui negara lain seperti Yunani dengan rasio pembayaran bunga utang 6 persen, Italia masing-masing 7,8 persen dan 8,2 persen, maupun Singapura yang masing-masing hanya 0,6 persen dan 0,4 persen.
"Jadi jangan dibilang ini tidak ada masalah. Ini sudah bermasalah. Ini sudah membebani, sudah menggerogoti APBN dan berpotensi kalau ada apa-apa, maksudnya kalau ada krisis kecil rupiah bisa merosot, karena Indonesia harus bayar bunga lebih banyak saat rupiah merosot," ujarnya.
Indikator lainnya, Bank Dunia menyebut bahwa rasio pembayaran bunga utang Indonesia dibandingkan pendapatan ekspor mencapai 39 persen. Artinya, 39 persen cadangan devisa yang didapatkan Indonesia dari ekspor digunakan untuk membayar bunga utang alih-alih untuk membiayai sektor produktif lainnya.
Angka ini merupakan yang tertinggi keempat setelah Montenegro (55 persen), Brasil (53 persen), dan Argentina (47 persen).
"39 persen harus disisihkan untuk membayar cicilan dan bunga utang, ini kita tinggi sekali. Contohnya, Filipina hanya 10 persen, China cuma 10 persen, India 9 persen. Nah, ini kan sudah merongrong kemampuan kita," imbuhnya.
Menurutnya, lambat laun tumpukan itu akan membebani masyarakat, dalam bentuk kenaikan tarif pajak. Sebab, pemerintah harus berputar otak mencari sumber pendanaan untuk membayar bunga utang maupun cicilannya.
"Itu sudah ada rencana menaikkan PPN dan memajaki sembako, itu langsung dampaknya terasa padahal masyarakat sedang berjuang hadapi pandemi. Itulah hakikatnya kenaikan PPN ini juga menunjukkan beban utang pemerintah yang makin berat, tidak tahu harus membiayai dari mana ya dipajaki rakyatnya," tuturnya.
