PEKANBARU - Sekretaris DPRD Provinsi Riau Muflihun membantah informasi yang menuding pihaknya telah mengalokasikan anggaran senilai Rp97 juta untuk pembelian alat anti sadap. Pemasangan alat ini disebut-sebut untuk menghindari jerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Agar informasi tersebut tidak menjadi bola liar di ranah publik, Muflihun mengklarifikasi bahwa pemberitaan yang beredar itu tidak benar. Yang benar, menurut Muflihun yakni rencana pengadaan alat penguat sinyal. Dimana nilai pengadaan juga belum ditentukan.

"Itu tidak benar. Makanya saya heran, alat anti sadap apa Rp97 juta? Yang ada itu alat penguat sinyal. Karena sejak beberapa waktu lalu dewan maupun staf mengeluhkan susah sinyal di dalam gedung DPRD. Baik sinyal untuk nelpon maupun internet. Kami tidak tau penyebabnya apa (susah sinyal), makanya kami coba mengakali dengan alat penguat sinyal," ujar Muflihun di Pekanbaru, Jumat.

Lebih jauh dikatakannya, beberapa ruang gedung yang kerap kehilangan sinyal seluler adalah lantai basement, ruang fraksi, ruang wartawan, hingga ruang yang saat ini ia gunakan untuk bekerja. Diakui dia, komunikasi merupakan bagian terpenting dalam penunjang kinerja.

"Jangankan staf dan dewan, wartawan saja sering mengeluh ke saya kenapa sinyal susah kalau dalam gedung DPRD. Betulkan? Baik itu buat nelpon maupun buat internetan," sambungnya.

Kesulitan untuk mendapatkan sinyal seluler memang sering dirasakan oleh mereka yang beraktifitas di gedung DPRD Riau setiap harinya.

Salah seorang wartawan Hendri yang setiap hari bertugas di DPRD Riau menyebut bahwa kesulitan dalam memperoleh sinyal seluler dapat di rasakan dari dalam ruang wartawan yang berada di lantai satu gedung.

"Biasanya kalau untuk nelfon, teman-teman wartawan pasti harus keluar (gedung). Karena kalau di dalam, susah dapat sinyal. Bisa pun cuman sekali-sekali aja. Apalagi kalau pintu ruangan di tutup," paparnya.

(ANTARA)