PEKANBARU - DPRD danPemprov Riau menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 senilai Rp9,132 triliun yang diprioritaskan untuk program-program menstimulasi pemulihan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19.

"Kalau kita bicara struktur APBD secara keseluruhan. Ada pos anggaran untuk penanganan COVID-19, program yang mendoromg pemulihan ekonomi juga kita anggarkan. Termasuk kegiatan reguler lain yang sifatnya pembangunan di Provinsi Riau," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto di Pekanbaru, Senin.

Iamenjelaskan untuk tahun 2021ada perbedaan skema penganggaran penanganan COVID-19 dibandingkan tahun ini. Jika 2020 anggaran COVID-19 diletakkan pada postur belanja tidak terduga (BTT), maka untuk tahun mendatang anggaran COVID-19 langsung melekat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan fokus pada sektor penanganan pandemi.

"Alokasi penanganan COVID-19 tidak lagi ada di BTT pada 2021. Kalau dulu, karena pandemi ini kan sesuatu yang tidak terprediksikan sehingga ada di BTT. Tahun depan Anggaran penanganan COVID sudah ada di OPD terkait. Ada di RSUD Arifin Ahcmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan, termasuk di Dinas Kesehatan, Dinas Koprasi dan UMKM serta Dinas Sosial," kata politikusGerindra Riau itu.

Pada tahun 2020 ini, Pemprov Riau menyediakan kucuran dana untuk penanganan COVID-19 sebesar Rp481,89 miliar yang diperuntukan untuk penyediaan alat dan fasilitas kesehatan, pengadaan obat-obatan, dana jaringan pengaman sosial (JPS), dana pemulihan ekonomi. Namun, untuk tahun 2021, Hardianto tidak menjelaskan secara rinci total anggaran untuk COVID-19.

"Pada 2021 kita mendorong kepada kepekerjaan yang sifatnya padat karya. Contohnya, ada pembangunan jalan, nah skemanya nanti dengan melibatkan masyarakat sekitar. Orang-orang yang terkena PHK atau ekonominya terdampak pandemi ada pemasukan dari sana. Dengan begitu ekonomi akan bergerak. Jadi APBD 2021 betul-betul menstimulasi pemulihan ekonomi," katanya.

Iamemberikan catatanpekerjaan fisik yang menggunakan sistem padat karya ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada. Hal ini untuk menghindari adanya persoalan hukum di kemudianhari.

Masyarakat Riau diminta dukungan agar pihaknya dapat memaksimalkan APBD 2021 untuk menyeselaikan segala permasalahan yang ada di Provinsi Riau, demikian Hardianto.

(ANTARA)