PEKANBARU - Masyarakat Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan mengeluhkan pembangunan kanal bloking yang dilakukan Badan Restorasi Gambut (BRG) di lahan warga setempat.

Pasalnya pembangunan kanal yang difungsikan untuk pencegahan kabakaran hutan dan lahan (Karhutla) itu tidak ada meminta izin dari pemilik lahan.

Selain tak meminta izin, pembangunan kanal bloking malah membawa petaka bagi masyarakat Desa Merbau, Bunut, Pelalawan. Kenapa tidak, sejak tiga minggu terakhir kebun masyarakat terendam banjir karena adanya kanal bloking.

"BRK itu buat bendungan (kanal bloking) tidak ada minta izin dengan warga yang memiliki lahan. Apalagi sekarang air naik, otomatis meluap ke kebun warga," kata Ozy Saputra, masyarakat Desa Merbau, Bunut, Pelalawan kepada CAKAPLAH.com, Kamis (19/11/2020).

Tak hanya kebun, jalan menuju kebun masyarakat juga terendam banjir. Sehingga masyarakat sulit memanen hasil pertanian, karena sudah tiga minggu terendam.

"Kami mau panen susah, mau pergi ke kebun susah. Kami sdah lapor ke kepala desa, tapi karena ini kewenangan BRG tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Dinas LHK Pelalawan kita tanya melimpahkan ke BRG juga," keluhnya.

Sementara itu, pendamping pembangunan kanal bloking di Kecamatan Bunut Pelalawan, Misnadi mengatakan, untuk pembangunan kanal bloking pihaknya hanya sebagai pendamping kelompok masyarakat (Pokmas). Karena yang membangun kanal dikerjakan oleh Pokmas.

Sedangkan mengenai soal izin itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat, yang mengkomunikasikan ke pemilik lahan yang akan dibangun kanal bloking. Sehingga dia mengaku tidak mengetahui secara teknis.

"Itu biasanya kan ada SDGs pembangunan berkelanjutan, sudah ada perencanaan pembangunan dari tahun kemarin. Antinya sudah disurvai di lapangan, dan mestinya persoalan izin itu sudah clear," singkatnya.

(CAKAPLAH)