INHU - Penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) di sejumlah desa di Kabupaten Indragiri Hulu menuai polemik ditengah masyarakat, kendatipun penyalurannya sudah sesuai aturan.

Seperti di Desa Bongkal Malang Kecamatan Kelayang, Kabupaten Inhu. Dugaan penyalahgunaan dana BLT DD dengan data yang tak sesuai aturan atau melakukan diskriminatif dibantah Kades Bongkal Malang, H Devi Ariyat.

Saat dikonfirmasi Riautrust.com via ponsel nya Selasa (11/8/2020) Kades H Devi Ariyat menjelaskan, penetapan penerima BLT DD Desa Bongkal Malang sudah sesuai aturan dengan perubahan peraturan mentri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 menjadi peraturan mentri desa PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan DD tahun 2020.

Pendataan penerima BLT DD Desa Bongkal Malang lanjut H Devi Ariyat, sudah sesuai mekanisme karena tim yang mendata adalah tim penanganan Covid-19 desa yang tak lain adalah Kepala Dusun dan dibantu RT.

Setelah dilakukan pendataan terdapat sejumlah KK yang terdata dan kemudian dilakukan rapat Musdes Khusus dihadiri Pendamping Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan masyarakat.

"Dalam rapat penentuan penerima BLT DD ini, kami melakukan verifikasi melalui rapat forum dengan rujukan aturan yang ada dan sesuai kesepakatan bersama. Jadi, bohong kalau ada diskriminasi disini. Semua dilakukan secara transparan ataupun terbuka", ungkap Kades H Devi Ariyat.

Mulai keluar Peraturan Presiden Tentang Instruksi BLT DD dan BLT Kemensos, BST Kabupaten dan Provinsi, semua mekanisme dan juknis yang diberikan sudah kami lalui sesuai aturan.

Menurutnya lagi, mendata KPM mulai dari tingkat RT sampai dengan Musdes khusus untuk menentukan KPM BLT DD pun sudah kami lakukan dan sudah di sah kan oleh BPD dan sudah kami salurkan sesuai nama KPM yang sudah ditetapkan.

Total keseluruhan masyarakat yang mendapat bantuan BST Kemensos, BST Provinsi dan Kabupaten maupun BLT DD totalnya 566 KK dari 687 KK keseluruhan dari warga desa Bongkal Malang. Itulah bukti keseriusan kami sebagai pemerintah desa terhadap masyarakat.

Kemudian ada beberapa masyarakat yang melalukan protes sudah kami ajak musyawarah dan kami jelaskan kepada mereka mekanismenya tentang bantuan tersebut kepada masyarakat yang belum ter cover, sebagian masyarakat ada yang menerima apa yang kami jelaskan dan ada yang tak paham, mereka tetap protes tanpa ada dasar.

Bahkan protes yang mereka lakukan pada Senin (10/8/2020) sekira jam 09.00 mengumpulkan orang ramai tak berizin dan tidak berdasar sehingga mengganggu kinerja para perangkat desa.

Mereka bersikeras kepada Kepala Desa menginginkan bantuan BLT DD yang dari provinsi sebagai tambahan 300.000/bulan kepada KPM-BPNT supaya dipindahkan kepada yang belum dapat. Jika kepala Desa mengikuti keinginan masyarakat, maka kepala desa sudah menyalahi aturan karenasudah menyimpang dari aturan yang berlaku. Sedangkan untuk merubah KPM dari BLT DD harus melalui APBDes perubahan.  Dan kami sudah berkoordinasi dengan FK Kecamatan dan Kabupaten, sudah tak bisa lagi karena APBDes perubahan sudah diposting dan dananya sudah dicairkan ke rekening desa.

"Jika memang nanti ada peluang untuk APBDes perubahan dan selagi tak menyalahi aturan, maka saya sebagai kepala desa akan merubah bahkan akan menambah jumlah KPM untuk masyarakat Bongkal Malang", ujarnya.

Kemudian lanjutnya, adanya berita yang dimuat salah satu media online oleh oknum bahwa kepala desa kabur saat masyarakat mendatangi kantor desa adalah tidak benar, itu berita hoak yang disampaikan oknum tak bertanggung jawab, karena  sebelum berangkat untuk keperluan berobat ke Rumah Sakit, satu hari sebelumnya, Sabtu (8/8/2020) saya sudah izin sama Camat Kelayang, jelasnya. (ASH)