TEMBILAHAN - Guna membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi dan sosial dari pandemi virus Covid 19.

DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya Komisi IV menggelar rapat bersama Dandim, Kapolres, Disnakertran serta Dinas Sosial yang dipimpin langsung Ketua DPRD Inhil, DR H Ferryandi, Selasa (7/4/20) malam di ruangan rapat paripurna.

"Rapat ini digelar untuk membantu percepatan pendataan masyarakat kita yang akan menerima kartu pra kerja serta mencari formula agar dampak sosial dari musibah pandemi ini bisa kita minimalisir di tengah masyarakat, " ungkap Ketua DPRD Inhil, DR H Ferryandi dalam sambutannya.

Pasalnya, jelas Ferryandi pemerintah pusat telah memberikan untuk Propinsi Riau sebanyak 92.893 kartu pra kerja dan memberikan tenggat waktu pendaftaran bagi daerah sampai tanggal 10 April 2020.

"Untuk itu kita yakinkan bahwa dinas terkait, dalam hal ini Disnakertran dan Dinas Sosial tidak akan bekerja sendiri mengumpulkan data masyarakat terdampak itu, mereka akan dibantu aparat TNI, Kepolisian serta semua anggota DPRD Inhil, " paparnya.

Paparan Ketua DPRD Inhil itu juga dikuatkan Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman Siahaan serta Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Imir Faishal.

"Kita melihat dampak penyebaran virus Covid 19 ini dari sisi keamanan, karena anjloknya ekonomi masyarakat akan memunculkan kerawanan sosial dan terganngunya ketertiban umum, untuk itu kita mendukung sepenuhnya upaya pemerintah pusat dalam mengurangi dampak itu seperti adanya kartu pra kerja ini, " ujar Kapolres Inhil, AKBP Indra Duaman Siahaan.

Hal senada juga diutarakan Dandim 0314 Inhil, Letkol Inf Imir Faishal yang mengatakan bahwa data data masyarakat yang terdampak langsung dari musibah Covid 19 ini harus dipenuhi secara maksimal.

"Kita harus menyerap secara maksimal bantuan dari pemerintah pusat itu, agar efek kerawanan sosial dari Covid 19 bisa kita minimalisir, untuk itu data yang akurat harus kita miliki, " tegas Dandim.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, HM Taher menyatakan pihaknya sudah membentuk tim khusus untuk membantu percepatan pendataan masyarakat terdampak yang berhak menerima kartu pra kerja tersebut.

"Kita sangat mengapresiasi langkah yang diambil pimpinan serta Komisi IV DPRD Inhil bersama TNI dan Polri dalam membantu percepatan pendataan ini, kita juga sudah membentuk tim yang siap diterjunkan mendata masyarakat kita yang berhak secara maksimal, " kata Taher yang diamini Kadinsos Inhil, Syaifudin Hamdan. [rls]