PEKANBAU - Anggota Komisi V DPRD Riau, Sunaryo khawatir, belum tuntasnya proses mutasi di lingkungan Pemerintah Provinsi daerah (pemda) Riau, dapat berimbas pada sektor pendidikan daerah setempat.

Kekhawatiran tersebut lantaran sejumlah pimpinan satuan kerja (dinas) sedang dalam kondisi dilema.

Menurut dia, banyak pejabat setaraf kepala dinas tengah menunggu kejelasan status jabatan, termasuk Kepala Dinas Pendidikan.

”Jadi sekarang ini kalau saya lihat kadis-kadis itu tidak konsen untuk bekerja, karena tidak punya kepastian. Program yang dibuat sekarang itu belum jelas, dia mau berbuat, nanti dia pikir tak duduk lagi. Sekarang saja, kita panggil mitra kerja kita mereka malas-malasan datang," sebutnya, Selasa (21/20/2020).

Kejelasan status sosok pimpinan Dinas Pendidikan, imbuh Sunaryo, punya peranan penting. Dia menyebut saat ini banyak persoalan yang mesti dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan, seperti kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT).

”Kita sudah ada UPT di setiap daerah tapi tidak jalan, sebetulnya UPT itu perpanjangan tangan. Kalau misalkan UPT di Dumai selesai (beroperasi) semua tenaga pendidikan di sana itu tidak perlu datang ke Pekanbaru (ibu kota provinsi). Bayangkan kalau guru-guru berurusan ke Pekanbaru. Kalau tak ketemu, terus menginap habis gajinya untuk itu,” sebutnya, dikutip potretnews.

Lebih lanjut, politisi PAN itu mengatakan belum selesainya proses mutasi, juga membuat serapan anggaran menjadi tidak optimal. Pasalnya pimpinan satuan kerja mikir-mikir untuk melakukan kegiatan, karena kepikiran lengser dari jabatan.

”Padahal anggaran sudah kita sahkan November tahun lalu. Seharusnya jika memang ada mutasi, awal tahun sudah tuntas persoalan. Sehingga satker dengan pimpinan yang baru bisa bekerja. Sekarang sudah mau habis January belum kelar.”

Untuk diketahui, mutasi di lingkungan Pemprov Riau diawali dengan penggantian sekretaris daerah provinsi (Sekdaprov), kemudian disusul penyegaran di level eselon III dan IV.(*)