PANGKALAN KERINCI - Bupati Pelalawan HM Harris memberi ultimatum kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Bagian Pelayanan Barang dan Jasa (BPBJ) agar proyek batal tender jangan sampai terulang pada tahun 2020 mendatang.

Apalagi berkenaan dengan program dan proyek strategis dalam membangunan daerah serta telah lama diidamkan masyarakat.

"Proyek gagal lelang ini harus jadi pelajaran ke tahun depan dan jangan sampai terjadi lagi. Ini perlu saya tegaskan lagi kepada semua OPD dan ULP (BPBJ)," terang Bupati Harris.

Harris menjelaskan, proyek yang batal dilaksanakan menghambat laju pembangunan yang diterapkan pemda.

Kemudian masyarakat yang seharusnya bisa menikmati kue pembangunan terpaksa tertunda hingga program tersebut bisa dijalankan sesuai aturan yang berlaku.

Di sisi lain batalnya pelaksanaan pembangunan membuat Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) menjadi meningkat.

Bupati Pelalawan dua periode ini merincikan, seluruh pejabat OPD agar menyusun rencana program dan dokumen lelang proyek sejak awal tahun anggaran pada Bulan Januari.

Selanjutnya pada Maret berkas lelang sudang bisa dikirimkan ke BPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab), untuk dilakukan verifikasi berkas dan kelengkapannya.

"Lelang sudah bisa dimulai April. Jangan pertengahan tahun atau menjelang tahun angaran berakhir. Harua diantisipasi," ujar Harris, beberapa waktu lalu.

Pemerintah daerah akan membuat terobosan di tubuh BPBJ yang selama ini juga dinilai kurang maksimal bekerja. Jika Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani tender proyek hanya dua, ke depan akan ditambah lagi menjadi tiga atau empat.

Sebab dua pokja yang melayani ratusan paket proyek tidak representatif dan lamban. Apabila ditambah akan mempercepat kinerja dan proses pelelangan yang biasanya makan waktu yang cukup panjang dan tidak sebentar.

"Proyek-proyek fisik dengan anggaran besar dan membutuhkan waktu lama, harus diprioritaskan. Agar tidak ada kendala lagi," ujar Harris, disitat Tribunnews.

Hingga awal Desember 2019 ini, proyek yang gagal lelang milik Pemkab Pelalawan mencapai 10 paket.

"Jumlah paket yang masuk ke kita sepanjang tahun 2019 mencapai 115 paket. Ada 104 paket yang selesai, 10 paket yang batal lelang, dan satu lagi sekarang sedang berjalan," terang Kepala Bagian Pengadan Barangan dan Jasa (BPBJ) Pelalawan, Arif Ripani S.Sos.

Arip Rifani merincikan, proyek gagal lelang yaitu, pengadaan ambulans transportasi double gardan Puskesmas Teluk Meranti senilai Rp 600 juta.

Ambulans jenazah double gardan RSUD Selasih sebesar Rp 560 juta, dan pembangunan IPAL RSUD Selasih mencapai Rp 2,96 miliar. Ketiga paket itu milik Dinas Kesehatan Pelalawan.

Kemudian, pembangunan jembatan di Ukui sebesar Rp 7 miliar, pembangunan rumah suluk di Teluk Meranti Rp 700 juta, rumah suluk di Pangkalan Kuras Rp 500 juta, pembangunan batas turap Masjid Ulul Azmi pagu anggaran Rp 500 juta.

Selanjutnya, pemeliharaan jalan dalam Kota Pangkalan Kerinci Rp 4,6 M, pemeliharaan jalan poros di Kerumutan sebesar Rp 2,3 miliar, dan pengawasan teknis pemeliharaan jalan dalam Pangkalan Kuras senilai Rp 280 juta. Tujuh paket terakhir berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
"Paket yang gagal tender berasal dari Dinas Kesahatan dan Dinas PUPR. Dari 10 paket total anggaran Rp 19,7 miliar semuanya," tambah Arip Rifani.

Dijelaskannya, BPBJ masih menunggu proses lelang satu paket dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Pelalawan yakni pengadaan karpet sajadah sebesar Rp 797 juta.

10 Paket Proyek Gagal Lelang

1. Pengadaan ambulans transportasi di Puskesmas Teluk Meranti senilai Rp 600 juta.

2. Pengadaan ambulans jenazah double gardan RSUD Selasih sebesar Rp 560 juta.

3. Pembangunan IPAL RSUD Selasih mencapai Rp 2,96 miliar.

4. Pembangunan jembatan di Ukui sebesar Rp 7 miliar

5. Pembangunan rumah suluk di Teluk Meranti Rp 700 juta.

6. Pembangunan rumah suluk di Pangkalan Kuras Rp 500 juta

7. Pembangunan batas turap Masjid Ulul Azmi pagu anggaran Rp 500 juta.
8. Pemeliharaan jalan dalam Kota Pangkalan Kerinci Rp 4,6 miliar.

9. Pemeliharaan jalan poros di Kecamatan Kerumutan sebesar Rp 2,3 miliar.

10. Pengawasan teknis pemeliharaan jalan di Pangkalan Kuras senilai Rp 280 juta.
(*)