JAKARTA - Ideologi apapun akan terus tumbuh selagi ia menemukan ruang yang memungkinkannya untuk hadir di tengah masyarakat.

Pengadilan tidak bisa digunakan untuk membungkam ideologi. Mengadili ideologi akan berakhir dengan kesia-siaan. Mustahil.

Pengadilan hanya bisa dilakukan untuk mengadili pelanggaran hukum, termasuk aksi kekerasan dan pemberontakan, yang dilakukan oleh individu dan atau kelompok.

Demikian antara lain pesan yang disampaikan politisi Partai Demokrat Andi Arief pagi ini (Sabtu, 30/11).

Pesan itu disampaikan di tengah polemik yang sedang berkembang menyusul pernyataan Menteri Agama Fachrul Razi yang memberikan rekomendasikan agar pemerintah  memperpanjang izin Front Pembela Islam (FPI), dan di tengah persiapan Reuni 212, kegiatan akbar yang dimulai pada 2016 lalu dan diinisasi FPI.

“Pemerintah sibuk mengadili ideologi. Tidak mungkin bisa, tetapi output kekerasan/pemberontakan bisa menjadi dasar. Itu saja diperiksa,” ujar Andi Arief.

Dia mengatakan bahwa FPI adalah ekspresi perjuangan masyarakat miskini kota atau lumpen-proletariat.

“Bagi saya FPI adalah perjuangan lumpen/miskin kota yang kini mulai dipercaya kelas menengah karena keadaan dan kekosongan kepemimpinan perlawanan,” demikian mantan Staf Khusus Presiden bidang Bantuan Sosial dan Bencana ini. [RMOL]