PEKANBARU - Nampaknya pembayaran tunda salur Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat terus 'menghinggapi' Provinsi Riau. Terjadi lagi pada tahun 2019 ini sehingga berpengaruh terhadap hitungan RAPBD 2020. Terutama besaran pendapatan, dimana sebelumnya direncanakan sekitar Rp 7,8 triliun lebih, jadi berkurang menjadi sekitar Rp 7,1 triliun lebih.

Hal ini diakui oleh Ketua DPRD Riau Indra Gunawan Eet saat dikonfirmasi. Menurutnya, sebelumnya pemprov telah mengirimkan surat kepada Menkeu RI untuk meminta penyaluran DBH itu sekitar Rp 2,4 triliun. Ternyata hanya diakomodir sekitar Rp 1,8 triliun.

"Jadi kita dalam memasukkan sebagai penambahan pendapatan di RAPBD hanya bisa sebesar 75 persenya yaitu sekitar Rp 1,2 triliun dikuar DAK (Dana Alokasi Khusus)," ujarnya saat dikonfirmasi via selulernya,  Selasa (19/11).

Dijelaskan Eet, dari besaran Rp 1,2 triliun itu digabungkan dengan tunda salur tahun 2017 dan 2018 totalnya menjadi sekitar Rp 1,7 triliun. Terjadi pengurangan sekitar Rp 800 miliar dari yang direncanakan sebelumnya terhadap apa yang sudah disampaikan dalam nota keuangan RAOBD 2020 lalu.

Disinggung terjadinya pengurangan anggaran ini berpengaruh terhadap pengurangan kegiatan di RAPBD 2020, politisi Golkar ini tidak menapiknya. Seluruh OPD bersama TAPD melakukan rapat intern untuk melakukan rasionalisasi rencana kegiatan yang bisa ditunda pelaksanaannya atau pengurangan kegiatan.

"Jadi Pemprov terutama TAPD dengan OPD sudah mekakukan pembahasan kegiatan mana yang dilakukan rasionalisasi ini dengan matathon. Diharapkan hari Rabu ini sudah rampung dan dilakukan pembahadan bersama kembali dengan Banggar dan TAPD," tambahnya sembari mengatakan optimis RAPBD 2020 disahkan sebelum berakhir bulan November 2019 ini sesuai batas yang ditetapkan oleh aturannya. (MCR)