JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Fraksi PDIP Cornelis mengaku khawatir partainya mengalami kekalahan di Pemilu 2024 mendatang akibat rencana Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang ingin memangkas jabatan pegawai negeri sipil (PNS) eselon III, IV dan V.

Politikus PDIP itu tidak menampik bahwa mobilisasi aparatur negara sangat menentukan bagi kemenangan bagi kandidat atau parpol saat Pemilu. Karenanya, jika banyak PNS yang kecewa, maka akan berdampak pada pamor PDIP selaku partai yang tengah berkuasa.

Terlebih, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi juga dijabat oleh kader PDIP, yakni Tjahjo Kumolo.

"Kenapa presiden kasih orang PDIP jadi Menpan? Sedangkan ini penyakit besar ini, Pak? Kalah-kalah nanti kami pemilu 2024 ini bisa kalah ini, karena eselon tiga, eselon empat disemeblek (disembelih) semua," kata Cornelis saat menggelar rapat dengan Kemenpan-RB di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/11).

Cornelis yakin bila kinerja Tjahjo dalam mengelola tata kelola PNS atau aparatur sipil negara (ASN) tidak dilakukan dengan baik, maka akan berdampak buruk bagi PDIP.

Ia juga mempertanyakan keputusan Jokowi mengapa tak memberikan posisi Menpan-RB ke partai politik lain.

"Sedangkan di lapangan politik birokrasi ini sangat menentukan, mati kita. Kenapa nggak dikasih ke partai lain aja?" Kata Cornelis sambil disambut tertawa para anggota Komisi II.

Cornelis lantas mengingatkan Tjahjo agar berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan saat menjabat. Mantan Gubernur Kalimatan Barat itu tak ingin kebijakan yang diberlakukan membuat para PNS marah dan berimbas pada kekalahan PDIP di Pemilu 2024.

"Tolong Pak Tjahjo lihai-lihailah ngatur barang ini, supaya tidak menjadi dendam ASN," tuturnya.

Ditempat yang sama, Tjahjo menjelaskan beberapa tugas yang sudah dilakukan guna merampingkan birokrasi. Ia menegaskan tak akan melakukan pemangkasan, hanya sebatas merampingkan birokrasi.

"Jadi dalam waktu dekat, kami tidak pangkas birokrasi namun merampingkannya," kata Tjahjo.

Tjahjo menjabarkan sudah berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga negara untuk menyesuaikan nomenklatur di masing-masing kementerian/lembaga. Hasilnya, ada kementerian yang langsung memangkas 7 deputi.

Ada pula yang meminta menambah jumlah eselon I serta meminta penambahan jumlah deputi. Pelbagai permintaan itu akan diselaraskan dengan arahan Presiden Jokowi.

"Sehingga awal Desember 2019 harus selesai," ujar dia.

Tak hanya di kementerian/lembaga sipil, lembaga seperti TNI dan Polri juga akan dilakukan penyesuaian jabatan birokratis. Itu dilakukan guna mengakomodir perwira tinggi TNI dan Polri yang tak memiliki jabatan.

"Kemarin juga sudah disesuaikan penambahan jabatan alokasi bintang 3 di TNI. Sebagai ilustrasi saja, ada 1 matra di TNI, bintang 1 sampai bintang 3 itu jabatannya staf khusus berjumlah 173 namun tidak punya meja," katanya.

Tjahjo menyebut persoalan persaingan mendapat jabatan bukan hanya terjadi di internal TNI dan Kepolisian. Dia mengungkapkan bahwa lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kini juga banyak yang berburu posisi di lingkungan Pemprov DKI.

"Lulusan IPDN juga semua jadi problem. Maunya alumni IPDN itu masuk DKI semua. Karena DKI itu, begitu lulus IPDN dapat gajinya Rp 28 juta," kata dia.

[Cnnindonesia.com]