PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengokasikan anggaran sebesar Rp178 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

Anggaran tersebut diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang menjadi peserta Jamkesda dan Penerima Bantuan Iuran (BPI) BPJS Kesehatan.

"Kita sudah dianggarkan Rp178 miliar untuk pembayaran premi ke BPJS, tapi ini belum dengan angka (iuran BPJS) yang naik," kata Kepala Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Riau, Mimi Yuliani Nazir, Selasa (12/11/2019).

Dia mengatakan, anggaran Rp178 miliar untuk pembayaran iuran BPJS bagi masyarakat penerima bantuan iuran tersebut masih dihitung dengan nilai iuran BPJS yang ada saat ini. Sehingga anggaran ini dipastikan akan meningkat, seiring dengan naiknya iuran BPJS kesehatan yang mulai berlaku awal tahun depan.

"Jadi nanti akan ada perubahan anggaran, karena harus menyesuaikan dengan premi yang naik. Itu kalau kuotanya tetap sama dengan yang sekarang," ucapnya.

Saat ditanya berapa jumlah masyarakat miskin di Riau yang masuk menjadi peserta Jamkesda dan PBI, Mimi mengaku tidak ingat berapa angka pastinya.

"Datanya tidak saya bawa. Saya tidak hafal berapa jumlah pastinya," ungkapnya.

Sementara terkait anggaran untuk pembayaran iuran Jamkesda dan PBI BPJS Kesehatan dilakukan dengan sharing budget antara kabupaten/kota. Dengan pembagian 60 persen ditanggung Provinsi dan 40 persen ditanggung oleh kabupaten kota.

"Itu sudah kita sepakati kemarin saat pertemuan bersama Pemprov Riau dengan seluruh kepala daerah kabupaten/kota," sebut

Selain bersumber dari APBD Provinsi dan kabupaten/kota, lanjut Mimi, iuran Jamkesnas dan PBI juga dibantu dari dana APBN. Untuk tahun ini bantuan dana dari APBN untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin di Riau sebesar Rp1,5 miliar.

"Jadi untuk masyarakat miskin dan tidak mampu yang ada di Riau untuk jaminan kesehatan itu ada yang dibantu dari APBN pusat, ada juga yang dari sharing budget APBD provinsi dan kabupaten/kota. Untuk APBN itu angkanya sekitar Rp1,5 miliar," cakapnya. (CAKAPLAH)