PEKANBARU - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Ahmad Syah Harrofie, menyebutkan bahwa Pulau Rangsang yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Meranti juga mesti mendapatkan perhatian pemerintah pusat.

Dijelaskannya, Pulau Rangsang menjadi salah satu daerah perbatasan Riau yang mengalami kerusakan parah akibat abrasi, namun tidak termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Jadi yang disentuh tidak hanya Rupat dan Bengkalis. Pulau Rangsang juga harus kita perhatikan, mendapatkan perlakuan yang sama," ucapnya saat menghadiri rapat kerja penanganan mangrove dan pulau terluar di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Selasa (05/11).

Mantan Kadis Kominfo Provinsi Riau ini menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemprov Riau dalam menangani abrasi, namun sejauh ini tetap saja abrasi menjadi salah satu perusak lingkungan yang ada di perbatasan Riau.

Ia mengungkapkan, data yang diterima oleh Pemprov Riau saat ini terdapat 161 KM terjadinya abrasi di Pulau Rangsang, data ini menjadi bukti kerusakan di Pulau Rangsang cukup parah.

"Pulau Rangsang yang sudah sangat parah, tapi tidak masuk dalam RPJMN. Jadi ini harus kita perhatikan dan mesti mendapatkan sentuhan pemerintah pusat," katanya.

Pj Sekdaprov Riau ini berharap, adanya pertemuan kerja dalam menangani hutan mangrove dan daerah terluar Riau bisa menjadi titik terang kembalinya daerah pesisir Riau seperti sedia kala.

"Perlu kita rumuskan bersama bagaimana mengurangi abrasi serta dampak sosial dan ekonomi di daerah pesisir," ucapnya. (MCR)