JAKARTA - Kolonel Hendi Suhendi diberhentikan karena postingan istrinya terkait insiden penikaman Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten.

Hendi Suhendi sendiri baru menjabat sekitar tiga bulan menggantikan Letkol Fajar Lutvi Haris Wijaya.

Selain dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dari jabatan Kodim 1417 Kendari, Hendi juga diganjar sanksi militer berupa penahanan ringan selama 14 hari.

Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai komentar istri eks Dandim Kendari Kolonel Hendi di FB bukan penanda radikalisme. Menurutnya, sikap istri Kolonel Hendi adalah bagian dari resido pasca pemilihan presiden yang terus berlanjut hingga saat ini.

"Menurut saya bukan penanda paparan radikalisme itu nyata. Kenyinyiran pro-kontra memang berkembang menjadi problem etika dan empati di media sosial. Itu fenomena umum, bukan hanya di lingkungan TNI," demikiaj kata Khiarul Fahmi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (14/10).

Lebih lanjut, Khairul menyebut tindakan istri perwira menengah itu lebih mengindikasikan bahwa sikap politiknya memang berseberangan dengan pemenang pilpres kemarin yakni Joko Widodo.

"Pernyataan isteri perwira TNI di medsos itu, meski bisa dipermasalahkan secara etika, namun itu bukan penanda radikalisme. Itu sekadar cerminan preferensi dan sikap politik dari yang bersangkutan," pungks Khairul Fahmi. [Rmol]