PEKANBARU - Selama ini, terdapat berbagai persoalan terkait tidak seragamnya pengusulan perencanaan di lingkungan Universitas Riau (unri). Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi dalam bentuk sistem informasi perencanaan terintegrasi.

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat (BPHM) Unri Drs Mawardi, Kamis (18/7/2019) . Karena itu kedepan menurutnya akan ada Tiga langkah yang dilakukan dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Pertama dengan menyusun Standar Biaya Masukan Khusus (SBMK) di Unri, kedua menyusun SOP (Standart Operating Procedures-red) di lingkungan Perencanaan, dan ketiga membuat aplikasi berbasis elektronik," jelas Mawardi di Gedung Rektorat Kampus Bina Widya Unri, Panam.

Dijelaskannya, jika melihat persoalan yang ada, dalam penetapan harga pengusulan yang tidak sama padahal bendanya sama, jenis dan waktu pelaksanaannya juga sama. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi dalam bentuk sistem informasi perencanaan terintegrasi.

"Untuk mengatasi persolan seperti ini, solusi dari persoalan itu adalah menciptakan sistem perencanaan yang terintegrasi. Karena itulah pada 16 Juli 2019 lalu, Unri menyelenggarakan Focus Group Fiscussion (FGD) tentang Pemantapan Penyusunan SBMK Unri di ruang Kunto Darusalam Gedung Rektorat Unri," jelasnya.

Dijelaskannya, kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian proyek perubahan Unri dalam menjalankan reformasi birokrasi dalam bidang perencanaan. Dimana proyek perubahan yang ingin dicapai adalah terciptanya sistem perencanaan Unri yang terintegrasi. Pada kegiatan itu dihadiri oleh Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan Universitas Riau.

“Pada pertemuan itu (kegiatan FGD-red), kita isi dengan melakukan diskusi hangat dan masukan-masukan dari berbagai peserta terkait perencanaan di Unri, terutama dari Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi Prof Dr Syaiful Bahri MSi," pungkasnya. (MCR)