PEKANBARU - Realisasi pencairan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap satu oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota Provinsi Riau masih tergolong rendah, yakni hanya sebesar 7,19 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendahaan (DJPb) Kemenkeu Provinsi Riau, Tri Budhianto, kepada CAKAPLAH.com, Senin (15/7/2019).

Ia mengatakan, bila tidak segera diajukan pencairannya, anggaran DAK tersebut terancam hangus.

"Sampai akhir Juni baru Rp140,18 miliar atau sekitar 7,19 persen DAK di provinsi Riau yang sudah tersalurkan, belum semua kabupaten mengajukan," ujar Tri.

Disampaikan Tri, bila Pemda tidak mengajukan pencairan anggaran DAK kepada Kemenkeu, sisa anggaran yang masih ada akan hangus. Hal itu disebabkan prosesnya harus berlanjut dari tahap pertama sampai tahap ketiga.

"Dari total anggaran DAK fisik yang disiapkan pemerintah melalui APBN tahun ini untuk seluruh pemda Riau senilai Rp1,9 triliun, yang sudah diajukan pencairannya masih di angka Rp140,18 miliar atau sebesar 7,19 persen," ungkapnya.

Beberapa kendala yang terjadi dan dialami Pemda sehingga belum mengajukan pencairan anggaran DAK yaitu belum adanya proses lelang kegiatan.

"Salah satu syarat untuk pencairan adalah data lelang, kalau Januari sampai Juni belum lelang itu salah siapa?" katanya.

Karena itu dia meminta kepada seluruh jajaran pemda kabupaten dan kota untuk segera mengajukan pencairan DAK sebelum 22 Juli 2019 mendatang. (CAKAPLAH)