SIAK - Ketua DPRD Kabupaten Siak, Indra Gunawan dengan tegas meminta Koperasi Bina Usaha Tani Utama (BUTU) untuk transparan dalam mengelola perkebunan kayu akasia di atas lahan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Siak yang menjadi program Pemerintah Pusat.

"Saya pikir seharusnya koperasi BUTU harus transparan terkait pengelolaan kayu akasia di atas lahan Tora tersebut karena ini program pemerintah pusat dalam mengentaskan konflik agraria," ujar Indra Gunawan kepada CAKAPLAH.COM, Sabtu (13/07/2019).

Indra mengatakan pengelolaan lahan tersebut jangan sampai menimbulkan konflik sebab lahan yang dibagikan ke masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Siak. Apalagi lahan tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sehingga tanah tersebut berketetapan hukum atas kepemilikannya dan teregister hingga kepemerintahan pusat.

Indra mengakui sudah ada masuk beberapa aduan dari masyarakat terkait persoalan yang mengundang heboh dan simpang siur informasi dari banyak pihak terhadap pengelolaan lahan TORA tersebut.

"Saya juga dapat kabar ada masuk surat permintaan hearing pembahasan terkait pengelolaan TORA yang dilakukan oleh salah satu koperasi. Hal tu akan kita sikapi segera, kita akan panggil pihak koperasi untuk menjelaskannya dengan detail," beber Indra.

Indra juga mengatakan jika dirinya juga mendapat aduan dari masyarakat terkait sertifikat lahan TORA yang masih belum sampai ke tangan masyarakat yang menerima tanah dari pemerintah tersebut.

"Kabarnya sertifikat juga belum ada di tangan masyarakat, tentunya ini akan kita cari tahu sebabnya, sebab tanah itu sudah sah milik masyarakat dan masyarakat harus memiliki kepastian dalam kepemilikan tanah tersebut," tambahnya lagi.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya lahan yang ditetapkan sebagai  ahan TORA merupakan bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT MEG dan PT TUM yang diajukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pemerintah Pusat dengan luas kurang lebih 10.000 Hektar.

Dan untuk lahan tersebut dibagikan ke masyarakat Siak, yang saat itu SHM nya langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo saat berkejung ke Provinsi Riau pada bulan Desember 2018 lalu. [CAKAPLAH]