PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus berupaya gali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan berbagai cara dan upaya yang dilakukan di setiap sektor yang ada. Salah satunya saat ini sedang dikakukan pembahasan pembentukan Ranperda tentang Izin Usaha Perikanan Budidaya.

Pembahasan sudah sampai tahap penyampaian jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi yang ada di DPRD Riau. Bahkan untuk saat ini juga sudah pula dibentuk Pansus untuk pembasan draft Ranperda yang diajukan pemerintah Provinsi Riau ini. Perda ini nantinya akan memaksimalkan pendapatan di sektor ini.

Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, Kamis (20/06) setelah jawab pandangan fraksi DPRD Riau, selama potensi di Izin Usaha Perikanan Budidaya belum tergarap maksimal. Diharapkan setelah dimilikinya nanti Perda ini, diharapkan seluruh bentuk izin usahanya akan 'terpantau' semua dan tentunya mendaoatkan pemasukan untuk daerah.

"Provinsi Riau juga punya potensi yang cukup besar di sektor ini. Hanya saja selama ini kurang dapat perhatian atau tidak digarap. Lahirnya nanti Perda ini akan menambah pendapatan daerah yang memang beberapa tahun belakangan terus mengalami penurunan," sebutnya disela-sela rapat paripurna.

Untuk penyempurnaan Ranperda DPRD Riau telah pula membentuk Pansus yang diketuai oleh Mansyur HS (F Geridra Sejahtera), Wakil Ketua Karmila Sari (F PG) dan beberapa anggota yaitu Nuraini (F PG), Mirza Nur (F PG), Makmun Solihin (F PDI-P).

Kemudian James Pasaribu (F PDI-P), Agustriansyah (F PD), Eva Yuliana (F PD), Yurjani Moga (F PAN) , Musyaffak Asikin (F PAN), Lampita Pakpahan (F Gerindra Sejahtera), Yusuf Sikumbang (F PKB), Malik Siregar (F PPP), dan Said Ismail (F Nasdem Hanura). (MCR)