PEKANBARU - Petani kelapa sawit di Provinsi Riau banyak mengeluhkan lahannya masuk kawasan hutan. Sehingga dikhawatirkan akan diambil alih oleh pemerintah pusat.

Demikian disampaikan Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau, Gulat Mendali Emas Manurung kepada CAKAPLAH.COM, Ahad (16/6/2019) usai melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau, Syamsuar di kediaman dinas gubernur Riau, jalan Diponegoro Pekanbaru.

Menurutnya, Staf Ahli Presiden Moeldoko dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya sudah melakukan rapat terbatas membahas soal lahan petani yang berada di kawasan hutan.

"Saya harap Pemprov Riau jangan sampai ketinggalan, mengusulkan lahan-lahan petani sawit yang masuk kawasan hutan. Memang tak bisa semua, tapi secara bertahap diusulkan dikeluarkan dari kawasan hutan," harapnya.

Lebih lanjut Gulat menyampaikan, bahwa dari lebih 4 juta hektar kebun sawit di kabupaten/kota se-Riau, terdapat 2,1 juta hektar milik petani swadaya di Riau. Sedangkan 1 juta hektar masih berada di kawasan hutan.

"Saya berharap pak gubernur Riau mau memberikan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu petani sawit yang lahannya masih berada di kawasan hutan," terangnya.

Menanggapi itu, Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar menyatakan Pemprov Riau akan menjalankan kebijakan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Itu memang perlu dilakukan pembahasan secara bersama oleh pihak terkait yang harus menaungi seluruh elemen," singkatnya. [cakaplah]