PEKANBARU - Pasca disampaikannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 oleh Gubernur Riau, Wan Thamrin Hasyim tanggal 11 Februari 2019 lalu,  Senin  (18/02)  ini pembahasan sampai pada pandangan umum Fraksi yang ada di DPRD Riau. 

Fraksi Partai Golkar dalam pandangannya menyoroti masalah pencapaian target PAD (Pendapatan Asli Daerah).  Dimana di tahun 2018 tidak mencapai target dari yang ditetapkan hanya terealisasi Rp 3,639 triliun atau 91,80 persen dari target Rp 3,964 triliun.

Ini terkuak dari apa yang disampaikan oleh juru bicara fraksi partai Golkar, Karmila Sari dalam rapat paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2018 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah 2014 - 2019, Senin (18/02).

Disampaikan Karmila, perlu dilakukan langkah Inovatif dari Pemerintah Provinsi Riau agar pencapaian target PAD bisa lebih tinggi lagi untuk masa-masa yang akan datang.  Kemudian masih banyaknya potensi PAD yang belum tergali dengan optimal, apakah yang sudah ada selama ini maupun yang belum ada atau pencarian PAD yang baru.

"Seperti dalam pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Hasyim. Selain peningkatan PAD juga mendukung program pariwisata dan budaya yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Riau," sebutnya dalam pidato pandangan umum yang disampaikan menyebutkan salah satu contoh.

Kemudian masalah lain yang dapat perhatian dari partai Golkar adalah masalah Belanja Daerah. Dimana realisasinya untuk dapat ditingkkatkan lagi. Dimana Belanja Tidak Langsung Rp 5,77 triliun, yang terealisasi hanya Rp 5,20 triliun lebih atau 90,22 persen. Belanja Langsung Rp 4,55 triliun lebih, terealisasi Rp 3,25 triliun lebih atau 71,61 persen.

"Dengan kejadian demikian, pemprov Riau harus kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan dan program yang akan dilaksanakan.  Sehingga anggaran yang sudah di anggarkan dapat tergunakan dengan optimal," tambahnya. (MCR)