JAKARTA - Pemerintah menjelaskan biaya pembangunan jalan tol dianggap mahal karena penundaan proyek dari masa perencanaan hingga realisasi menimbulkan dampak kenaikan harga yang berkali-kali lipat, baik dari harga lahan maupun material konstruksi.

Chief Executive Officer (CEO) Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA) Center, Eko Putro Adijayanto, menuturkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menanggung konsekuensi tersebut. Alasannya, jika rencana pembangunan infrastruktur jalan tol terus ditunda, maka daya saing Indonesia tidak akan berkembang.

"Misalnya kalau kita membangun MRT (Moda Raya Terpadu) zaman dulu mungkin biayanya bisa sepersepuluh lebih murah, sekarang tentunya jauh lebih mahal," imbuhnya.

Dilansir dari cnnindonesia.com, kenaikan biaya pembebasan lahan maupun harga bahan baku konstruksi juga berlaku pada proyek-proyek infrastruktur lain yang sudah direncanakan bahkan sebelum Presiden Jokowi menjabat.

Dia bercerita ketika di dunia perbankan nasional dahulu, Eko pernah menangani studi kelayakan (feasibility study) pembangunan jalan tol dengan biaya mencapai Rp49 miliar per kilometer (km). Hal itu tentu meningkat berkali lipat sekarang.

"Kami melihatnya lebih karena suatu langkah yang tertunda sudah sangat lama, akhirnya harus diambil sekarang, better late than never. Apakah kita akan terus menunda sampai titik daya saing kita akan selamanya menjadi potensi?," kata Eko di Hotel Aloft, Jumat (8/2).

Selain mengulas soal biaya, Eko juga mengklaim keputusan pemerintah membangun jalan tol yang menghubungkan ruas wilayah di berbagai daerah secara integrasi merupakan keputusan yang tepat. Pasalnya, pembangunan jalan tol yang hanya dilakukan sebagian justru berpotensi menjadi masalah sistemik, baik dari kontraktor, perbankan, investor, hingga kepada pengguna.

"Karena orang akan memilih lewat jalan biasa kalau bangunnya sepotong. Jadi kalau bangun memang harus end to end, itu yang ditempuh pemerintah sekarang," kata Eko.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi III Kepala Staff Kepresidenan Denni P Purbasari menjelaskan kehadiran jalan tol bisa memangkas waktu tempuh. Dengan efisiensi waktu ini tentunya pengusaha akan merasakan efisiensi dari sisi biaya.

"Misalnya, semula mereka mungkin mengirim barang dari Surabaya ke Jakarta membutuhkan waktu dua hari, artinya menyewa truk dua hari, tapi mungkin dengan adanya tol jadi 12 jam," ujar Denni.

Denni mengamini pernyataan Eko bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia mendesak dilakukan lantaran Indonesia memiliki kesenjangan infrastruktur dengan negara lain yang cukup tinggi.

Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur ini Presiden Jokowi tidak memikirkan keuntungan jangka pendek melainkan investasi jangka panjang untuk pembangunan Indonesia.

"Jadi kalau kita pikirkan keuntungan jangka pendek maka tidak akan ada pembangunan infrastruktur," tuturnya.

Sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Uno Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut tarif tol di Indonesia paling mahal se-Asia Tenggara.

Dahnil mengunggah foto data terkait tarif tol dan perbandingannya dengan beberapa negara di Asia Tenggara, meliputi Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Dalam unggahan itu, tarif tol di Indonesia rata-rata mencapai harga Rp1.300 per kilometer (km). Tarif ini jauh lebih tinggi ketimbang di Malaysia sebesar Rp492 per km, Singapura Rp778 per km, Thailand Rp 440 per km, Vietnam Rp1.200 per km, dan Filipina Rp1050 per km. (*)