PEKANBARU - Pihak DPRD Riau bakal membentuk panitia khusus menyikapi kecelakaan kerja yang terjadi di wilayah kerja Blok Rokan yang menewaskan sejumlah korban.

Ketua DPRD Riau Yulisman di Pekanbaru, Rabu, mengatakan usulan pembentukan pansus ini bertujuan untuk menyelesaikan persoalan yang terus terulang. Sebelumnya, pihaknya sudah pernah memanggil manajemen PT Pertamina Hulu Rokan, namun pimpinan PHR tidak datang karena berbagai alasan. Padahal waktu itu sudah ada tujuh nyawa melayang. Ditambah kejadian Jumat (24/2) kemarin, ada tiga pekerja tewas, total sudah 10 korban di area Blok Rokan.

"Kita tidak main-main soal nyawa manusia dan saya berharap ini harus ditanggapi dengan serius," kata Yulisman.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho menyayangkan sikap PHRterkesan menyalahkan subkontraktor ketika dimintai keterangan soal kecelakaan kerja.

"PHR ini sudah berapa kali kami panggil ke DPRD Riau. Baik itu Komisi V, kemarin di Komisi IV, kami sudah perjelas bagaimana keselamatan kerja tapi mereka selalu menyalahkan sub-kontraktornya," kata Agung.

Dia menilai, PHR kurang profesional dalam menjalankan perusahaan eks PT Chevron itu. Sebab, berulangnya insiden di wilayah tersebut menandakan tidak ada perbaikan dari PHR.

"Karena ini buruk bagi pekerja lokal, dengan keselamatan ini. Mungkin dalam waktu dekat kami akan bentuk Pansus agar ke depannya tak ada lagi kecelakaan kerja," kata dia.

Sejak dikelola oleh PT PHR sejak Juli 2022 hingga Januari 2023, sebanyak tujuh nyawa pekerja meninggal dunia. Dari tujuh pekerja tewas itu, seorang di antaranya merupakan pegawai PHR sementara enam lainnya adalah pekerja mitra kerja PHR. Dengan adanya tiga korban dalam kasus terbaru ini, total korban pekerja yang tewas di Blok Rokan sudah mencapai 10 orang.

Tiga korban ini merupakan pekerja PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) yang merupakan rekanan PHR. Mereka ditemukan tewas di dalam kontainer limbah di CMTF Balam Selatan.


Sumber
Antara