PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama instansi terkait mulai besok, 6 Mei sampai 17 Mei 2021 akan melakukan penyekatan mudik di perbatasan provinsi dan kabupaten/kota se-Riau.

Sedikitnya ada 9 pos penyekatan mudik antar provinsi dan 49 pos perbatasan antar kabupaten/kota di Riau yang disiapkan.

Bagi kendaraan yang kedapatan melakukan mudik akan diminta putar balik oleh petugas gabungan TNI/Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan di pos-pos yang ditentukan.

"Iya mulai besok sampai 17 Mei pos penyekatan mudik di Riau mulai diberlakukan," kata Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution didampingi Pj Sekdaprov Riau, Masrul Kasmy kepada CAKAPLAH.com, Rabu (5/5/2021).

Wagubri mengatakan, kebijkaan tersebut menindaklanjuti apa yang telah disampaikan pemerintah pusat, terkait imbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun 2021.

Meski ada penyekatan mudik, lanjut Wagubri, namun tidak semua kendaraan yang melintasi pos penyekatan akan diputar balik.

"Jadi ada pengecualian. Kendaraan yang terkait kepentingan hajat orang banyak, yang tidak berkaitan dengan orang mudik tentu akan diberi kemudahan," terangnya.

Kendaraan yang dibolehkan lewat pos penyekatan dimaksud Wagubri yakni kendaraan membawa sembako, kendaraan operasional pelayanan publik dan lainnya sesuai yang telah ditentukan.

"Karena bagaimanapun larang ini ditegaskan agar tidak terjadi arus mudik yang bisa menimbulkan orang bergerombol. Kalau itu bisa kita lakukan dengan baik, Insya Allah tidak ada masalah," ujarnya.

Untuk itu, mantan Komandan Korem 031 Wirabima ini berharap masyarakat Riau dapat mematuhi kebijakan larangan mudik ini.

"Apalagi di Riau ini kita lihat penambahan kasus sudah peringkat 2 nasional. Bahkan dalam minggu ini penambahan kasus sampai diatas 500 kasus. Tentu ini butuh pemahaman dan kesadaran semua pihak. Tidak bisa kita serahkan sepenuhnya kepada aparat yang jumlahnya sangat terbatas," pintanya.

"Jadi kalau masih ada yang main kucing kucingan, itu kan kesadaran kita yang kurang. Seharusnya itu tidak boleh terjadi, karena kebijakan ini berlaku untuk semua wilayah di Indonesia. Tapi kalau kita merasa tanggung jawab di Bumi Melayu ini, harusnya ikut membantu pemerintah dalam menekan kasus Covid-19," tegasnya.

Berikut pengecualian kendaraan yang boleh lewat di pos penyekatan:

-Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara

-Kendaraan dinas operasional dengan TNKB dinas ASN, TNI/Polri yang digunakan untuk kedinasan

-Kendaraan pemadam kebakaran, mobil ambulanc, mobil jenazah

-Mobil barang dengan ketentuan tidak membawa penumpang

-Kendaraan membawa obat-obat dan alat kesehatan

-Kendaraan yang digunakan untuk kepentingan mendesak, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, pesalinan yang didampingi dua orang anggota keluarga, pelayanan kesehatan darurat

-Kendaraan yang mengangkut pekerja Migran Indonesia, warga Indonesia terlantar, dan pelajar/mahasiswa yang berada di luar negeri, serta pemulangan orang dengan alasan khusus oleh pemerintah sampai ke daerah asal seseai ketentuan berlaku.

(CAKAPLAH)