DUMAI - Pengguna jasa merasa berbagai beban biaya di Pelabuhan Dumai masih tinggi.  Karena itu, mereka sangat berharap agar berbagai biaya dan kewajiban lainnya itu  bisa ditekan lagi.

Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Kota Dumai Herman Buchari tidak menampik hal itu. Menurutnya, tarif biaya jasa di Pelabuhan Dumai masih tinggi bila dibandingkan dengan tarif biaya di pelabuhan lainnya, bahkan  bila dibandingkan dengan pelabuhan luar negeri yang terdekat dari Kota Dumai.

"Pengguna jasa pelabuhan, dalam hal ini pemilik kapal, masih merasa beban biaya di Pelabuhan Dumai masih tinggi. Mereka berharap perlu adanya penyesuaian," ujarnya.

Bahkan, dia menyebutkan bahwa beban biaya jasa pelabuhan di Sumatera, termasuk Dumai tentunya,  lebih tinggi dari berbagai daerah lainnya di Indonesia. Begitu pula tarif biaya jasa di pelabuhan yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Perbedaannya juga ada yang mencolok.

Dengan adanya keinginan  dari Litbang Kementerian Perhubungan untuk meninjau berbagai tarif jasa pelabuhan, terutama tarif biaya jasa kapal pandu dan tunda, sangat didukung INSA Kota Dumai. Namun, dia berharap agar persoalan ini bukan hanya sekadar wacana. Sebab, yang menetapkan tarif biaya berbagai jasa di pelabuhan adalah Kemenhub itu sendiri.

"Selama ini yang dirasakan pengusaha bukan biaya angkutan logistik di lautnya yang tinggi, tapi justru tarif biaya di pelabuhannya yang dirasakan tinggi. Tarif biaya jasa pelabuhan justru memberikan sumbangan bagi tingginya beban biaya logistik," ujar Herman Buchari.

Dia berharap juga nantinya pihak Kemenhub benar-benar memperhatikan masalah tersebut,  tidak asal teken saja usulan soal tarif biaya jasa pelabuhan. Apalagi, di masa pandemi ini banyak dari pelabuhan yang ingin menyesuaikan tarif biaya.

Bila tarif biaya tinggi, tentunya membuat pemilik kapal mengeluh. Namun, untuk kondisi di Pelabuhan Dumai saat ini masih dapat dimaklumi pemilik kapal, karena kebijakan tarif itu ditetapkan atau disahkan Menteri Perhubungan. Selama ini kesepakatan biaya jasa di pelabuhan antara pemilik kapal dengan Pelindo sebagai operator berjalan dengan baik, karena beban biaya jasa pelabuhan sesuai dengan ketentuan tarif yang sudah disahkan.

Jadi, soal penyesuaian tarif ini,  kata dia, berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka operator pelabuhan mengajukan usulan-usulan dalam penyesuaian tarif  ke pemilik kapal melalui INSA. Kemudian dibicarakan bersama.

"Cuma selama ini kadang usulan penyesuaian tarif dari operator terlalu tinggi. Bahkan, tidak realistis dan tidak melihat kondisi yang ada, sehingga kadang menimbulkan kendala."

Meski diakuinya bahwa tarif jasa di Pelabuhan Dumai tidak terlalu dipermasalahkan pihak pengguna jasa pelabuhan, namun mereka sangat berharap adanya pengurangan berbagai biaya atau pengurangan tarif jasa pelabuhan. Karena itu, mereka menyambut baik tekad Litbang Kemenhub untuk meninjau berbagai beban biaya di pelabuhan.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan bertekad mempertimbangkan untuk meninjau ulang berbagai tarif biaya jasa pelabuhan, terutama kebijakan penerapan biaya jasa kapal pandu dan kapal tunda,  demi meningkatkan performa pelabuhan.

"Kita akan coba di dalam policy brief kita kepada pimpinan untuk mengusulkan penurunan kewajiban, termasuk tagihan-tagihan. Atau bahkan mungkin bisa dihilangkan,” kata Gunung Hutapea, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Sebagaimana diberitakan antara, Gunung mengatakan tingginya biaya layanan di pelabuhan dipengaruhi banyak faktor, antara lain perbedaan tarif, kurangnya persaingan, dan juga kewajiban BUMN melalui dividen.

Perbedaan tarif yang berlaku di berbagai pelabuhan dinilai menyulitkan pemerintah untuk menerapkan perlakuan kebijakan yang sama atau equal treatment. Kemudian kurangnya persaingan membuat peluang terjadinya monopoli akan semakin besar. Selain itu, juga kewajiban BUMN yang ditugaskan untuk mengisi kekurangan APBN menjadi persoalan tersendiri.

Hal tersebut membuat biaya yang dikeluarkan sebuah kapal untuk melakukan bongkar muat logistik di Indonesia semakin tinggi. Ini membuat performa pelabuhan di dalam negeri menjadi kurang kompetitif dibanding negara-negara lain.

Ia pun berharap agar penurunan biaya logistik akan menjadi stimulus ekonomi, khususnya dalam persaingan performa pelabuhan di dunia internasional.

"Kami akan siapkan narasi bahwa kebijakan ini bisa ditinjau, apakah secara gradual atau secara keseluruhan dalam tenggang waktu satu-dua tahun, atau selama pandemi," katanya.[yus]