Pekanbaru - Kementerian Keuangan RI memberikan lampu hijau terkait usulan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit yang sedang diperjuangkan Pemerintah Provinsi Riau. Meski begitu, regulasinya masih digodog di DPR RI.

Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto di Pekanbaru, Kamis mengatakan untuk menarik DBH sawit ke Riau diperlukan lobi-lobi yang gesit. Pihaknya bersama Pemprov Riau akan terus menyuarakan kepada pusat. Saat ini, DPR RI bersama Pemerintah tengah melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (HKPD). Diharapkan, DBH sawit bisa dimasukkan dalam RUU ini.

"Harus ada perjuangan yang cukup gesit dan keras untuk DBH Sawit ini. Keras bukan berarti berantem ya. Keras yang saya maksud bisa menyuarakan pada orang yang tepat. Kalau bicara RUU tentu prosesnya ada di DPR RI. Kami siap berpegangan tangan dengan gubernur untuk memperjuangkan ini," kata Hardianto.

Kata Hardianto, Provinsi Riau kini tidak bisa lagi berharap banyak pada DBH minyak. Hal itu disebabkan lifting minyak Riau turun drastis. Makanya, potensi pendapatan untuk Riau bisa dioptimalkan dari DBH kelapa sawit, karena Riau termasuk daerah penghasil sawit terbesar di Indonesia.

"Kita sudah tidak bisa berharap lagi pada minyak karena posisi lifting minyak kita turun jauh dan potensi yang besar ada pada DBH sawit. Mumpung ada kesempatan selagi belum jadi UU masih bisa kita perjuangkan, karena masih pembahasan di DPR RI sehingga pasal tentang DBH sawit pun masih bisa disisipkan," kata politisi Gerindra ini.

Terpisah, Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengajak Gubernur Riau, Syamsuar untuk merespon cepat sinyal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait tuntutan DBH Crude Palm Oil (CPO) dengan menjalin koordinasi.

"Katanya kemarin sudah dapat lampu hijau, kalau sudah dapat ayo kita sama-sama, libatkan kami, jangan jalan sendiri. Ini (DBH) sangat menjanjikan, bahkan kami sudah menggaungkannya sejak Komisi III DPRD Riau terbentuk," ujar Husaimi.

Komisi III sendiri sudah menjalin komunikasi dengan beberapa DPRD di provinsi yang merupakan daerah penghasil sawit. Semuanya mendukung apa yang diinisiasi oleh Komisi III DPRD Riau ini.

Tak hanya itu, Husaimi secara pribadi juga melakukan koordinasi dengan Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI Dapil Riau 1.

"Walau itu bukan di komisinya, Pak Syamsurizal sangat mendukung, beliau sudah minta data pada saya, dan sudah dipelajarinya, nanti akan sampaikan ke komisi terkait. Karena beliau kan mantan kepala daerah, jadi mengerti soal kondisi keuangan di daerah ini," tuturnya.

(ANTARA)