Home
Harga Karet di Tingkat Pabrik Stagnan, di Tingkat Petani Ada yang Naik | Kecelakaan Maut di Tol Permai Kembali Tewaskan Pengemudi | Hadir Diacara Muskam, Wabup Husni Sebut BUMkam Seminai Jaya Terbaik di Kabupaten Siak. | Dilantik Bupati H Sukiman, Kades Muara Jaya Akan Menangkan Hati Masyarakat | Goyang-goyang Mobil saat Isi Bensin, Adakah Fungsinya? | Minyak Goreng Murah Mulai Langka di Pekanbaru, Disperindag Diminta Telusuri
Kamis, 27 Januari 2022
/ Nasional / 20:13:04 / Muhammadiyah Tolak Wacana PPN Sekolah: Di Mana Moral Pemerintah? /
Muhammadiyah Tolak Wacana PPN Sekolah: Di Mana Moral Pemerintah?
Minggu, 13 Juni 2021 - 20:13:04 WIB

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan tegas menolak rencana pemerintah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sekolah melalui Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Muhammadiyah dengan tegas menolak dan sangat berkeberatan atas rencana penerapan PPN untuk bidang pendidikan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir dalam keterangannya, Ahad (13/6/2021).

Haedar mengatakan, pendidikan seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, termasuk penyediaan anggaran 20 persen.

Menurutnya, justru ormas keagamaan yang menyediakan lembaga kependidikan seperti Muhammadiyah, NU, Kristen, Katolik, dan sebagainya harus mendapatkan penghargaan karena sudah membantu pemerintah di bidang pendidikan.

"Bukan malah ditindak dan dibebani pajak yang pasti memberatkan. Kebijakan PPN bidang pendidikan jelas bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan," tegasnya.

Terlebih lagi, Haedar menyebut pandemi Covid-19 sangat memukul sektor pendidikan apalagi bagi masyarakat yang berada di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) yang tidak bisa sekolah online.

"Di mana letak moral pertanggungjawaban negara atau pemerintah dengan penerapan PPN yang memberatkan itu?," ucapnya.

Muhammadiyah meminta para perumus konsep kebijakan dan pengambil kebijakan atau pejabat di Indonesia untuk menghayati, memahami, dan membumi dalam realitas kebudayaan bangsa Indonesia

"Jangan bawa Indonesia ini menjadi semakin menganut rezim ideologi liberalisme dan kapitalisme yang bertentangan dengan konstitusi, Pancasila, dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia," pungkasnya.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang tengah dipersiapkan DPR RI dan Pemerintah.

Salah satu poinnya adalah pengenaan Pajak Pertambahan Pendidikan (PPN) pada instansi pendidikan sebesar 5 persen.

Selain pendidikan yang sebelumnya terbebas dari PPN, 10 jenis jasa lainnya juga akan dikeluarkan dari kategori bebas PPN hingga hanya akan tersisa 6 jenis jasa saya yang bebas dari pajak tersebut.

Diantara kelompok jasa lainnya yang juga akan dikenakan PPN, dengan adanya perubahan legislasi termasuk jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan jasa asuransi.

Suara.com


   
 
Mantab, 1.500 Guru Bantu di Riau Jadi Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan
Senin, 24 Januari 2022 - 05:56

Wakil Bupati Hadiri Peringatan Harlah ke-96 NU PCNU Kabupaten Siak
Senin, 24 Januari 2022 - 05:46

Tiga Hari Diintai, Pelaku TP Narkotika, Berhasil Diringkus Personil Sat Res Narkoba Polres Rohul
Senin, 24 Januari 2022 - 05:43

Sejarawan UGM Tak Setuju Nama Ibu Kota Negara Nusantara, Ini Alasannya
Sabtu, 22 Januari 2022 - 16:11

Warga Tanjung Kapal Berharap Pemkab Bengkalis Bangunkan Kembali Pelabuhan untuk Mereka
Sabtu, 22 Januari 2022 - 16:00

Wakik Bupati Pelalawan Hadiri Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan Strategis Provinsi Riau
Sabtu, 22 Januari 2022 - 14:59

Gubernur DKI Anies Baswedan Nilai Belum Waktunya Deklarasi Capres
Sabtu, 22 Januari 2022 - 13:40

Dorong Pembelajaran Tatap Muka, Mendagri Tinjau Vaksinasi Anak di Pekanbaru
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:55

PT Pupuk Indonesia Dukung Polisi Ungkap Penyalahgunaan Pupuk Subsidi
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:49

Lima Tewas dan Puluhan Luka Dihajar Truk Tronton di Turunan Rapak Balikpapan
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:46

Wabup Husni Hadiri Pertemuan Bersama Anggota LTKL di Jakarta
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:33

Bupati Siak Menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda S1 STAI Sultan Syarif Hasyim Siak
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:30

Tagar #SavePakSuharhoyo Menggema di Youtube
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:21

Dipindahkan ke Sialang Bungkuk, JPU Kejari Rohul Periksa Kesehatan 7 Tersangka Kasus Korupsi
Jumat, 21 Januari 2022 - 14:16

Sekretariat DPRD Riau Dituding Ancam Wartawan
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:32

Tingkatkan Karakter Humanis, Polres Rohul Selenggarakan Binrohtal di Mushola Mako Polres Rohul
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:28

Tak Perlu Takut Pegang Jabatan Apapun, Kajari Minta ASN Kuansing Jaga Integritas Diri
Kamis, 20 Januari 2022 - 19:20

Minyak Goreng Murah Baru Berlaku untuk Ritel, Pasar Tradisional Pekan Depan
Rabu, 19 Januari 2022 - 20:19

Pemprov Riau Bakal Bangun Menara 12 Lantai dengan Skybridge
Rabu, 19 Januari 2022 - 20:16

Jaksa Minta Penyidik Lengkapi Berkas Kasus Cabul Anak Anggota DPRD Pekanbaru
Rabu, 19 Januari 2022 - 19:58

Tiga Korban Kapal Tenggelam di Selat Morong Diinfokan Selamat, Nahkoda Dilaporkan Asyik Beli Rokok
Rabu, 19 Januari 2022 - 19:51

Bawa Sabu 17 kg, Ribut Paidi Divonis Seumur Hidup di Dumai
Rabu, 19 Januari 2022 - 19:48

Bupati Pelalawan Hadiri Launcing Tahun Kesehatian HKBP Distrik XXII Riau
Rabu, 19 Januari 2022 - 19:42

Infonya Sering Transaksi Narkoba Jenis Sabu, Pria Ini Dikarengkeng Personil Satres Narkoba Polres Ro
Rabu, 19 Januari 2022 - 19:38

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com