Home
Memiliki Paket Sabu, Polsek Lubuk Dalam Amankan Pria 56 Tahun | Kapolres Inhu Serahkan Rompi Relawan Covid-19 dan Gandeng STIE-I Untuk Bagikan Bantuan | Pemkab Inhu Sunnat Massal Anak Di Kecamatan Kelayang | Polsek Kelayang Ringkus Pengedar Sabu | Sekretaris KPU Provinsi Riau Lantik 3 Pejabat Eselon III | Uji Coba Vaksin Sinovac Tak Berikan Efek Samping Berat bagi Relawan
Rabu, 21 Oktober 2020
/ Nasional / 16:31:06 / Pengamat: Praktik Politik Uang Telah Lama Dimulai Internal Parpol /
Pengamat: Praktik Politik Uang Telah Lama Dimulai Internal Parpol
Kamis, 24 September 2020 - 16:31:06 WIB

PEKANBARU - Guru besar Fakultas Hukum Unhas, Dr. Ahmad Yani, SH, MH, mengemukakan bahwa praktik poltik uang telah lama terjadi bahkan telah dimulai dalam internal partai politik di tanah air sehingga dibutuhkan pembenahan sistem ketatanegaraan RI mestinya dimulai dari pembenahan sistem kepartaian.

"Keberhasilan penataan parpol akan membereskan 50 persen dari system ketatanegaraan kita, dan kebijakan teesebut perlu dilakukan berkaitan dengan bakal digelarnya Pilkada 2020 pada sejumlah daerah di tanah air," kata Guru besar Fak Huk Unhas, Ahmad Yani yang juga politisi dan akademisi dalam keterangannya diterima Antara Riau, Rabu.

Pendapat demikian dikemukakannya dalam webinar DIHPA Indonesia berjudul Mahar Politik Anakronisme pemikiran perilaku koruptif menampilkan enam pemateri dari berbagai perguruan ringgi di tanah air.

Terkait pilkada Ahmad Yani menganjurkan sebaiknya dikembalikan ke sistem perwakilan saja karena maksud pilkada langsung yang pernah digelar dulu sesungguhnya untuk mengatasi kemungkinan politik uang dan dipikir tidak mungkin menyogok rakyat satu kabupaten atau satu provinsi.

Kenyataannya harapan tersebut, katanya lagi, tidak terbukti dan KPU pun sebagai penyelenggara Pemilu atau Pilkada sulit untuk benar-benar bebas dari kepentingan politik khususnya dari incumbent. Idealnya dalam proses pencalonan kepala daerah, parpol lah yang mencari calon, tapi kenyataannya sekarang justru calon yang mencari-cari.

"Penentuan rekomendasi kepala daerah harus persetujuan pimpinan partai tingkat pusat, idealnya cukup satu tingkatan di atas daerah yang menyelenggarakan pilkada. Akibatnya terjadi politik yang oligarkis, pemilik modal berperan sebagai sponsor pencalonan kepala daerah yang berpotensi membuat calon kepala daerah berurusan dengan KPK," katanya.

Ia mengatakan, meskipun kenyataan ini dapat kita rasakan tetapi sangat sulit dibuktikan apalagi mau menegakkan hukum atas kasus ini. Perlu dibentuk peradilan khusus pemilu, calon yang terbukti menggunakan poltik uang didiskualifikasi sebagai calon.

Feri Amsari, Direktur Pusako Unand menyatakan parpol di Indonesia tidak memiliki mekanisme demokrasi internal, sehingga yang ada adalah pertalian darah, pertalian daerah, pertalian dakwah dan ujung-ujungnya pertalian dana.

"Tidak akan ada demokrasi jika pemilihan ketua partai saja masih belum demokratis. Dalam pilkada tidak ditemukan calon yang benar-benar kader partai, akan tetapi kader kepentingan ketua partai karena calon kepala daerah harus disetujui ketua partai tingkat pusat," katanya.

Idealnya, saran Feri perlu6 dibuat batasan masa jabatan seseorang boleh menjadi ketua partai. Penyelenggaran sulit untuk benar-benar steril dari parpol jika proses rekrutemnnya masih melibatkan para politisi.

Pakar Hukum Pidana UNRI, Dr Erdianto Effendi menyatakan bahwa praktik pencalonan kepala daerah saat ini, seringkali mengabaikan kader nternal partai atau kader lain yang potensial.

Praktik uang dalam proses pencalonan patut dikriminalisasi karena adanya korban, berdasarkan ratio dan adanya kesepakatan sosial. Meskipun telah ada sanksi pidana dalam UU No. 10 Tahun 2016, ancamannnya justru terlalu ringan.

"Para pemimpin partai politik dapat saja ditafsirkan sebagai penyelenggara negara sehingga praktik politik uang dalam proses pencalonan kepala daerah dapat saja ditafsirkan sebagai praktik suap atau gratifikasi atau pemerasan dalam jabatan.

Perluasan tafsir dalam hukum pidana tidak sepenuhnya dilarang karena larangan analogi hanya dalam hal membuat noma baru, bukan untuk menjelaskan undang-undang terutama jika dihadapkan pada sejumlah tindakan jahat yang tanpa pendekatan demikian, pasti akan lolos dari jaring keadilan," katanya.

Selain itu Guru Besar FH UI, mantan Dekan dan Anggota Panwaslu Prof Topo Santoso, mengutip Mabah Ellitot menyatakan bahwa narapidana adalah penjahat yang terseleksi, yaitu tidak punya uang, tidak begitu pintar dan tidak punya koneksi namun proses politik bisa menjadi faktor kriminogen, yaitu pemicu terjadinya kejahatan.

Namun beliau tidak sepakat dengan Erdianto untuk menafsirkan bahwa politik uang dalam pencalonan kepala daerah disamakan dengan korupsi. Prof Topo cenderung pada penerapan ketentuan sanksi administrasi dalam proses pencalonan kepala daerah ketimbang menerapkan hukum pidana.

(ANTARA)


   
 
Peresmian Kantor UPT KPH Tasik Besar Serkap Resort Dosan,
Wujud Kerjasama Segitiga Pemkab Siak-Pemprov Riau-PT.Arara Abadi Dalam Pengelolaan Hutan
Minggu, 18 Oktober 2020 - 19:57

Mahathir Mohamad: Kekisruhan Politik Malaysia Tak Akan Usai Walau Anwar Ibrahim Jadi PM
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:39

Suami Ngaku Kerja Ternyata Nikah Lagi, Istri dan Anak Labrak Pestanya
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:32

Gubernur Riau Sebut Banyak Wisatawan ke Pulau Rupat Sejak Tol Diresmikan
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:27

Ustaz Abdul Somad Puji Rangga Menyelamatkan Ibunda dari Percobaan Pemerkosaan
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:18

Peresmian Kantor UPT KPH Tasik Besar Serkap Resort Dosan,
Wujud Kerjasama Segitiga Pemkab Siak-Pemprov Riau-PT.Arara Abadi Dalam Pengelolaan Hutan
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:05

Sekretaris KPU Provinsi Riau Lantik 3 Pejabat Eselon III
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 06:58

Bupati Inhil Pimpin Apel Deklarasi Masyarakat Cinta damai dan peduli Kesehatan
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 06:51

Kembali Polres Siak Menangkap Satu Orang Pengedar Narkoba
Jumat, 16 Oktober 2020 - 06:21

Pjs Bupati Siak Sosialisasikan Penindakan Disiplin Non Yustisi Protokol Kesehatan di Kec Tualang.
Jumat, 16 Oktober 2020 - 06:18

Sempena HUT Siak ke-21, Pjs Bupati Serahkan santunan untuk 30 orang anak yatim di Siak.
Jumat, 16 Oktober 2020 - 06:15

Satres Narkoba Polres Inhu Bekuk Pria Asal Tebing Tinggi Ini di Kebun PTPN V
Jumat, 16 Oktober 2020 - 06:06

Meski di Pedalaman, Tim Pemburu Teking Covid-19 Jaring Warga Batang Peranap
Jumat, 16 Oktober 2020 - 06:02

Sabar! Ketua DPRD, Kapolres serta Dandim 0314 Inhil Duduk di Falan Bersama Para Pendemo
Jumat, 16 Oktober 2020 - 05:38

Kecewa dengan Respons Jokowi, Mahasiswa Ancam Aksi Lagi
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 15:09

Ulil Abshar:Jokowi Tak Dengar NU-Muhammadiyah soal Isu Sosial
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 15:00

Antisipasi Klaster Pilkada,
Riau Tambah Kapasitas 137 Tempat Tidur, 19 Ruang ICU dan 12 Unit Ventilator
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:53

Cikeas Dituduh Danai Peristiwa 8 Oktober, Demokrat Berang
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 14:51

MUI Minta Jokowi Kendalikan Keamanan, Jangan Biarkan Aparat Brutal
Jumat, 09 Oktober 2020 - 10:20

Buya Yahya Beberkan Hukum Bagi Orang Murtad
Jumat, 09 Oktober 2020 - 10:07

PBNU Akan Ajukan Uji Materi Omnibus Law Cipta Kerja ke MK
Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:59

UU Ciptaker Disahkan, PKS: Presiden Harus Bertanggung Jawab
Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:52

Hari ini KPU Siak serahkan APK kepada Setiap Pasangan Calon
Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:45

Bentuk Perhatian Pemda Wujudkan KLA, Aplikasi Kabupaten Siak Layak Anak Diluncurkan
Jumat, 09 Oktober 2020 - 09:41

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com