Home
Kenali Ciri-ciri Teori Konspirasi Virus Corona COVID-19 | PKS: Bawa Bahar Smith ke Nusakambangan Arogansi Kekuasaan | Arab Saudi Kecam Israel akan Caplok Bagian Negara Palestina | Bangun Kilang Dumai, Pertamina Gandeng Perusahaan Korea | Wajik Alias Kalamai, Kuliner Melayu Khas Lebaran di Pelalawan yang Tak Lekang oleh Waktu | Dengan Pakai Masker 70 Persen Kemungkinan Terkena covid 19 Berkurang
Senin, 25 Mei 2020
/ Politik / 14:29:54 / PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona /
PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29:54 WIB

JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mardani Ali Sera mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung kondisi new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Menurut Mardani, pernyataan itu mencerminkan ketidakjelasan langkah yang ditempuh Jokowi dalam menangani pandemi virus corona.

"Cermin ketidakjelasan langkah penanganan corona," kata Mardani lewat pesan singkat.

Mardani menilai terdapat jeda antara diskursus di pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, baik dari sisi waktu dan muatan saat ini.

Dalam pandangan Mardani, melontarkan wacana new normal di tengah perjuangan masyarakat dan pemerintah daerah melawan pandemi virus corona adalah langkah yang membingungkan.

Kebingungan itu dianggap Mardani sama seperti dengan ketidakjelasan pemerintah yang memberikan izin bagi masyarakat untuk menggunakan pesawat terbang saat ini.

"Sama bingungnya dengan ketidakjelasan larangan mudik dengan izin bepergian pakai pesawat terbang. Hentikan usaha merepotkan dan memberatkan pemerintah daerah dan masyarakat," ucap Mardani.

Senada dengan Mardani, Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto ikut mengkritik pernyataan Jokowi yang menyinggung soal new normal.

Demokrat meminta Jokowi melengkapi informasi terkait pandemi virus corona di Indonesia secara utuh lebih dahulu sebelum membuat keputusan baru.

"Itulah yang seharusnya dilakukan Indonesia, dilakukan oleh presiden. Sebaiknya, Presiden mengumpulkan data dan informasi yang utuh dan bisa dipertanggungjawabkan sebelum membuat pernyataan," tutur Didik.

Anggota Komisi III DPR RI itu menyatakan bahwa seorang presiden harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan kepada publik karena harus terang, jernih, dan tidak boleh bertentangan satu sama lain agar tidak membingungkan masyarakat.

Idealnya, kata Didik, pernyataan seorang presiden dilandasi sebuah kajian dan analisa yang terukur, mendalam, serta bisa dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai edukasi yang berbasis ilmu.

"Ingat, perkataan presiden itu bisa dianggap titah atau bahkan untuk keadaan tertentu bisa diartikulasikan sebagai sabdo pandito ratu yang akan diikuti oleh rakyat, tidak boleh mencla-mencle atau tidak bisa dipegang dan dipertanggungjawbkan," ujar Didik.

Didik menuturkan, langkah yang seharusnya dilakukan saat ini adalah mengendalikan penyebaran virus corona dan menolong masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial.

Menurut Didik, langkah itu sangat bisa untuk dilakukan dengan segala fasilitas sudah dimiliki oleh pemerintah, khususnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang sudah disahkan menjadi UU oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Dengan kedisiplinan Didik yakin pengendalian virus bisa dilakukan, seperti di negara lain bahkan di beberapa daerah di Indonesia. Berdasarkan data pemerintah, kasus Covid-19 di Sulawesi Selatan, misalnya, sudah mulai melandai.

Didik menyebut Jokowi baru bisa menyatakan Indonesia memulai tatanan baru setelah pengendalian dilakukan dan grafik penularan menurun.

Menurutnya, tatanan baru itu bukan berdampingan dengan bahaya atau bukan mempertaruhkan nyawa masyarakat dengan virus corona yang sangat berbahaya.

"Tatanan baru itu yang tepat adalah penyesuaian kehidupan sebagai dampak corona yang telah mempengaruhi sendi ekonomi dan kehidupan termasuk kehidupan sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, dan itu dilakukan setelah Covid-19 dinilai bisa dikendalikan," kata Didik.

Dia pun berharap pernyataan Jokowi soal new normal bukan untuk mengingkari tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Bukan pula bentuk ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi.

"Pemerintah termasuk di dalamnya para menteri dan pembantu presiden, idealnya adalah orang-orang pinunjul atau mempunyai kelebihan, kalau mereka dianggap hebat di kala kondisi normal, itu standar sekali," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyinggung kondisi new normal di tengah pandemi virus corona. Ia menyebut masyarakat akan bisa kembali beraktivitas seperti biasa, namun dengan protokol kesehatan yang ketat.

Jokowi mengatakan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kembali berjalan normal, sambil memantau perkembangan penyebaran virus corona. Ia memastikan pemerintah tetap mengutamakan keselamatan masyarakat.

"Kebutuhan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru," kata Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (15/5).


[Cnnindonesia.com]

   
 
PKS Sebut New Normal Cermin Ketidakjelasan Tangani Corona
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:29

AS Pilih Ilmuwan Muslim Untuk Pimpin Program Penemuan Vaksin Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:18

Diskon Tagihan Listrik Diperpanjang Jadi 6 Bulan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:11

Kenapa Mal Boleh Buka Sementara Warga Diminta Salat di Rumah? Ini Penjelasan Pemko Pekanbaru
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:07

Tiga Bus Mengangkut Pemudik dari Pekanbaru ke Lampung "Terjaring" Petugas Pos PSBB Pelalawan
Selasa, 19 Mei 2020 - 14:01

H-5 Idul Fitri, Jalan di Kota Pekanbaru Mulai Padat Lagi
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:57

Sejumlah Kegiatan Dilelang, Tak Semua APBD Riau Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 13:53

110 Penulis Satupena Ikut Menulis Buku "Kemanusiaan pada Masa Corona"
Senin, 18 Mei 2020 - 17:27

Bersama Bupati Kampar, Gubernur Riau Serahkan Bantuan APD kepada RSUD Bangkinang
Senin, 18 Mei 2020 - 17:18

Bupati Siak Ingatkan Camat dan Penghulu Lakukan Sosialisasi Secara Intensif
Senin, 18 Mei 2020 - 17:06

Gubri Imbau Umat Muslim di Riau Patuhi Fatwa MUI, Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah
Senin, 18 Mei 2020 - 17:02

349 Karyawan di PHK dan 6.000 Dirumahkan Selama Pandemi Covid-19
Senin, 18 Mei 2020 - 16:54

Tol Pekanbaru-Dumai Dibuka Fungsional Mulai 18 Mei Sampai H+7 Lebaran
Senin, 18 Mei 2020 - 16:35

Polri Halau 48.472 Kendaraan Pemudik
Senin, 18 Mei 2020 - 16:32

MUI Beri Kelonggaran Salat Id Untuk Daerah Zona Hijau Covid-19
Senin, 18 Mei 2020 - 13:58

Mal Disesaki Warga, DPRD Pekanbaru Minta Pemprov Riau Ikut Sukseskan PSBB
Senin, 18 Mei 2020 - 13:53

3 Hal Ini Jadi Fokus Polda Riau dalam Pelaksanaan PSBB di Riau
Senin, 18 Mei 2020 - 13:49

Pansus Covid-19 Temukan APD yang Dibeli Diskes Bengkalis untuk Tenaga Medis Tidak Standar
Senin, 18 Mei 2020 - 13:38

Gubri Luncurkan Operasi Pasar untuk Jaga Harga Pangan Jelang Lebaran
Senin, 18 Mei 2020 - 13:30

Ragu Berakhir Juni, Pakar Prediksi 2020 RI Masih Sibuk Corona
Senin, 18 Mei 2020 - 13:27

Setiap Orang Masuk ke Riau akan Dipantau dan Wajib Karantina Mandiri
Minggu, 17 Mei 2020 - 16:47

H-7 Idul Fitri, Mal di Pekanbaru Dipadati Pengunjung
Minggu, 17 Mei 2020 - 16:43

DPRD Pastikan Riau Dapat Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang Rp 3,4 Miliar Mulai 2020
Minggu, 17 Mei 2020 - 16:19

Rendang Sajian Alternatif di Masa Pandemi Covid-19
Minggu, 17 Mei 2020 - 15:09

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com