Home
Serahakan 1.281 Sertifikat PTSL, Ini Pesan Bupati Kepada Masyarakat | Bupati Alfedri Ajak Petani dan Peternak Manfaatkan Program KUR | Massa Anti-RUU HIP dan RUU Ciptaker Akan Demo DPR Hari Ini | 1.357 Mahasiswa Miskin di Riau Sudah Dapat Bansos Pendidikan | Rilis Dua Lagu Sekaligus Karya Chossypratama, Atthahirah Gadis Sumsel Siap Melejit | HWK SUMBAR Rilis Lagu "Senyuman Terindah" untuk Semangati Masyarakat Hadapi Pandemi Covid-19
Kamis, 16 Juli 2020
/ Nasional / 08:20:44 / PKS soal Wabah Corona, Jokowi Berpotensi Langgar Konstitusi /
PKS soal Wabah Corona, Jokowi Berpotensi Langgar Konstitusi
Rabu, 25 Maret 2020 - 08:20:44 WIB

JAKARTA - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Fathul Bari, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo berpotensi melanggar konstitusi bila tidak menjalankan aturan yang tertuang di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam penanggulangan penyebaran virus corona (Covid-19). Khususnya soal kebijakan lockdown yang tertuang di dalam undang-undang tersebut.

Menurutnya, melaksanakan ketentuan yang tertuang di UU Kekarantinaan Kesehatan adalah bentuk dari perwujudan sumpah seorang presiden yang bersumpah memenuhi kewajiban sebagai presiden dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dan menjalankan segala regulasi serta peraturannya dengan selurus-lurusnya.

"Jika UU (Kekarantinaan Kesehatan) tidak dijalankan, maka Presiden bisa berpotensi melanggar konstitusi," kata Fathul dalam keterangan persnya yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan UU Kekarantinaan Kesehatan sudah mengatur secara detail tentang berbagai hal yang dibutuhkan dalam penanggulangan penyebaran virus corona saat ini. Mulai tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen karantina kesehatan, sumber daya kekarantinaan kesehatan, informasi kekarantinaan kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.

Menurutnya, hal ini juga sejalan dengan dorongan dari Presiden PKS Sohibul Iman agar Jokowi segera menerapkan kebijakan lockdown atau penutupan akses keluar-masuk wilayah tertentu.

Aturan soal lockdown tertuang dalam Pasal 1 angka 10 UU Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1 angka 10 UU Kekarantinaan Kesehatan itu berbunyi, 'Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.'

"Presiden PKS dalam berbagai kesempatan sudah mendorong adanya lockdown, setidaknya secara parsial, terutama di daerah terdampak. Bahkan jika merujuk pada UU Kekarantinaan Kesehatan, lockdown menjadi bagian dalam UU tersebut dan bisa dianggap sebagai karantina wilayah," ujar Fathul.

Dia menyatakan atas dasar itu, UU Kekarantinaan Kesehatan sudah cukup untuk Indonesia dalam menyikapi langkah Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang telah menetapkan penyebaran virus corona sebagai pandemi global beberapa waktu silam.

Pasalnya, menurut dia, penyebaran virus corona yang terjadi di Indonesia saat ini sudah bisa dikategorikan sebagaimana definisi yang tertuang di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2.

Pasal 1 angka 1 mengatur tentang karantina wilayah dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Kemudian, pada Pasal 1 angka 2 menyebut bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadian yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

"Maka, sudah jelas bahwa penyebaran virus corona dapat dikategorikan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia, sehingga pemerintah memiliki alasan untuk melakukan karantina di wilayah Indonesia dengan menjalankan UU Kekarantinaan Kesehatan," ujar Fathul.

Di satu sisi Jokowi sebelumnya menyatakan hingga saat ini belum berencana melakukan lockdown. Ia beralasan telah mempelajari karakter hingga dampak sejumlah negara di dunia yang melakukan lockdown.

"Ada yang bertanya kenapa kebijakan lockdown tidak dilakukan. Perlu saya sampaikan setiap negara punya karakter yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, kedisiplinan yang berbeda-beda, oleh sebab itu kita tidak memilih jalan itu," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait pandemi Covid-19 melalui siaran langsung di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).

Jokowi menegaskan, saat ini di Indonesia masih menerapkan physical distancing atau jaga jarak. Penyebutan istilah ini berubah dari sebelumnya yakni social distancing.

Ia meyakini jika imbauan jaga jarak dilakukan maka persebaran Covid-19 dapat dicegah. Namun Jokowi mengingatkan, perlu disiplin yang kuat untuk menerapkan physical distancing.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus naik. Per Selasa (24/3) jumlah kasus positif sudah mencapai 686 kasus. Dari jumlah itu, sebanyak 55 orang meninggal dunia dan 30 orang sembuh.

[Cnnindonesia.com]

   
 
OJK Masih Dalami Rekam Jejak Calon Komut dan Direksi BRK
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:13

Hari Ini, Empat Pasangan Calon Bupati akan Terima SK dari Golkar
Sabtu, 11 Juli 2020 - 06:08

Bupati Siak Serahkan 254 Sertifikat Hak Milik Tanah Program PTSL kepada masyarakat Sabak Auh
Jumat, 10 Juli 2020 - 07:23

Alfedri Letakkan Batu Pertama Pembangunan Lanjutan MIN 1 Siak Sabak Auh
Jumat, 10 Juli 2020 - 06:57

Empat Pulau di Riau Terancam Tenggelam
Jumat, 10 Juli 2020 - 06:40

Cuti Panjang Setelah Dilantik, Mulyadi Pertanyakan Keseriusan M Noer Jadi Kadiskes
Jumat, 10 Juli 2020 - 06:36

Tingkat Kesembuhan Pasien Postif di Riau Capai 90,8 Persen
Jumat, 10 Juli 2020 - 06:24

Hari Ini Pengadilan Turki Putuskan Hagia Sophia Tetap Museum atau Diubah Jadi Masjid
Jumat, 10 Juli 2020 - 06:15

WHO Ulas Laporan Penelitian Virus Corona Menular Lewat Udara
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:14

Wacana Penurunan Ambang Batas Pencalonan Presiden Mencuat
Rabu, 08 Juli 2020 - 08:07

Apa Itu Redenominasi Rupiah? Sri Mulyani Gagas Mata Uang Rp1.000 Jadi Rp 1
Rabu, 08 Juli 2020 - 07:59

Tren Penularan Covid 19 di Riau Menurun
Rabu, 08 Juli 2020 - 07:42

Chossypratama Gandeng Nadya, Model Cantik dari Bali
Rabu, 08 Juli 2020 - 07:33

Glenn Pratama Garap Versi Terbaru Lagu Poetri Karya Chossypratama
Rabu, 08 Juli 2020 - 07:22

Pengamat Bandingkan Amarah Jokowi dengan Senyum Soeharto dalam Politik Jawa
Selasa, 07 Juli 2020 - 10:45

Hari Ini Terakhir Pendaftaran, Disdik Pekanbaru:Banyak yang Salah Paham Tentang Sistem Zonasi
Selasa, 07 Juli 2020 - 10:39

Sempat Kabur, Pasien ODGJ di Dumai Negatif Covid-19
Selasa, 07 Juli 2020 - 10:31

Israel Mau Caplok Tepi Barat, Palestina: Kobarkan Gelombang Ketiga Intifada
Selasa, 07 Juli 2020 - 10:27

Relawan Covid-19 Mahasiswa Unri Gelar Pelatihan Membuat Handsanitizer kepada Masyarakat Siak
Minggu, 05 Juli 2020 - 16:57

Tim Gugus Covid-19 Siak Masih Tetap Lakukan Pengecekan dan Himbauan pada Masyarakat
Jumat, 03 Juli 2020 - 22:18

Peduli Covid Karyawan PT BOB Salurkan Bantuan
Jumat, 03 Juli 2020 - 21:55

Tak Ingin Siak Menjadi Penyumbang Positif Covid-19, Warga Disarankan Jangan Buat Hajatan
Selasa, 30 Juni 2020 - 06:43

Bupati Siak Ingatkan Warga Jangan Keliru Pahami New Normal
Senin, 29 Juni 2020 - 06:39

Pemkab Siak Maksimalkan Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Tempat Umum dan Wisata
Sabtu, 27 Juni 2020 - 06:32

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com