Home
Diduga Hina Jokowi soal Corona, Buruh di Kepri Ditangkap | Bantuan Puluhan Unit Westafel Portable Dengan Kapasitas 500 Liter Diterima Polres Inhu | Pemko Pekanbaru Diminta Siapkan Anggaran untuk Tiga Bulan Jika Terapkan PSBB | Anggaran Penanganan Covid-19 Capai Rp150 Juta Perdesa, Ini Kegunaannya | Untuk Sementara Inhu Aman Dari Covid-19, Stok Sembako Aman Untuk 3 Bulan Kedepan | Diterima Bupati Alfedri Secara Simbolis, BRI Siak Salurkan Bantuan Wastafel Portable Untuk Masyaraka
Kamis, 09 April 2020
/ Nasional / 09:29:43 / Pengamat: Rakyat Bisa Gugat Class Action Jika Merasa Presiden Jokowi Lalai Tangani Corona /
Pengamat: Rakyat Bisa Gugat Class Action Jika Merasa Presiden Jokowi Lalai Tangani Corona
Selasa, 24 Maret 2020 - 09:29:43 WIB

JAKARTA - Rakyat Indonesia dinilai bisa melakukan gugatan class action terhadap Presiden Joko Widodo jika dinilai lalai dalam penanganan pandemik virus corona atau Covid-19 di Indonesia.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (Cespels), Ubedilah Badrun mengatakan, rakyat Indonesia dinilai sangat bisa untuk melakukan gugatan class action terhadap Presiden Jokowi seperti gugatan banjir terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun, kata Ubedilah, gugatan class action hanyalah langkah alternatif jika DPR RI tidak bergerak melihat penanganan pencegahan penyebaran virus corona yang dianggap lalai atau meremehkan sejak awal.

"Sangat bisa. Itu alternatif membawa perkara tersebut ke class action,” ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/3).

Tak hanya gugatan class action, rakyat Indonesia juga bisa meminta kepada DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi memanggil Presiden Jokowi untuk dimintau keterangan.

"Hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara," jelas Ubedilah.

Jika DPR bergerak mengikuti keinginan rakyat dan menggunakan hak interpelasinya, kata Ubedilah, maka akan dimungkinkan DPR melanjutkan ke arah pemakzulan presiden, jika presiden dinilai melakukan pelanggaran UU dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

"Tentu mekanismenya jadi menggunakan mekanisme Impeachmen, jadi harus ke MK dulu lalu ke MPR," kata Ubedilah.

Ubedilah pun membeberkan argumen utama Presiden Indonesia dapat dimakzulkan sesuai dengan UUD 1945 Pasal 7A yang berbunyi, "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atas usul Dekat Perwakilan Rakyat (DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

"Jadi ada 5 pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainya atau perbuatan tercela, terbukti tidak lagi memenuhi syarat," kata Ubedilah.

"Jika presiden terbukti melakukan perbuatan meremehkan pandemi Covid-19 itu sama artinya perbuatan tercela seperti yang terdapat dalam pasal 7A UUD 1945," sambung Ubedilah.

Dengan demikian kata Ubedilah, gugatan Class action merupakan tindakan alternatif yang tepat untuk memperjuangkan seseorang atau sekelompok orang yang merasa kerugian akibat penanganan pemerintah terhadap Covid-19.

"Iya, class action itu alternatif yang tepat, sebab class action itu semacam prosedur beracara dalam hukum perdata yang memberikan hak prosedural bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menjadi penggugat demi memperjuangkan sengketa yang menyebabkan kerugian atau penderitaan bagi puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang," pungkas Ubedilah.

[RMOL.id]

   
 
Tanggap Covid-19, Diskominfo, Babinsa Dan Lurah Lipat Kain Sambangi Pasar Lipat Kain
Selasa, 07 April 2020 - 20:29

Pantau Pergerakan ODP, Pemkab Siak Bersiap Manfaatkan Teknologi Aplikasi Berbasis GPS
Selasa, 07 April 2020 - 20:25

Hasil Rapid Test Pasien Terindikasi Covid-19 di Inhil Reaktif
Selasa, 07 April 2020 - 07:25

Pemda Kampar Naikkan Status Siaga Jadi Tanggap Darurat Covid-19
Selasa, 07 April 2020 - 07:21

PDP Bertambah, Bupati Wardan Minta Masyarakat Tenang
Selasa, 07 April 2020 - 07:16

Bupati Tinjau Rencana Lokasi Isolasi di Taman Rekreasi Stanum
Selasa, 07 April 2020 - 07:13

Pimpinan dan Anggota DPRD Inhil Bantu Rp 50 Juta Untuk Penanganan Covid 19
Selasa, 07 April 2020 - 07:05

1.521 Napi di Riau Sudah Dibebaskan
Selasa, 07 April 2020 - 06:41

Kejati Riau Awasi Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19
Selasa, 07 April 2020 - 06:38

Laboratorium Molekuler Covid-19 Riau Akan Beroperasi Bulan Ini
Selasa, 07 April 2020 - 06:29

Cegah Penularan Corona, Gubri Imbau Masyarakat Gunakan Masker
Selasa, 07 April 2020 - 06:25

87 PDP di Riau Dinyatakan Sehat dan Dipulangkan
Selasa, 07 April 2020 - 06:22

Okupansi Hotel di Pekanbaru Terus Anjlok, Sudah Enam Hotel Tutup
Senin, 06 April 2020 - 07:29

Wapres Ekuador Minta Maaf Banyak Jenazah Terlantar di Jalanan
Senin, 06 April 2020 - 07:25

Cara Mengajarkan Tanggung Jawab pada Anak
Senin, 06 April 2020 - 07:17

AS Memasuki Pekan Mengerikan, Mayat-mayat Korban Corona Ditumpuk dalam Kantong Oranye
Senin, 06 April 2020 - 06:58

Waspada Covid-19, Layanan Pernikahan di Pekanbaru Tutup Sementara
Senin, 06 April 2020 - 06:43

Pasein Terifeksi Covid-19 di Rohul Membaik, Bupati Sampaikan Apresiasi Kepada Tim Medis
Senin, 06 April 2020 - 06:29

Gunakan Mobil Pengeras Suara Diskominfo Sosialisasi Bahaya Corona ke Desa-desa
Senin, 06 April 2020 - 06:15

Di Tengah Bahaya Covid-19, Warga Rohul Dilanda Banjir
Senin, 06 April 2020 - 06:04

Pasien Positif Covid-19 di Riau Bertambah 1 Orang, Total Jadi 11 Kasus
Senin, 06 April 2020 - 05:59

Diduga Terjangkit Corona, Warga Sumbar Meninggal Usai Perjalanan dari Tembilahan
Senin, 06 April 2020 - 05:47

17 Dokter di Indonesia Gugur Selama Pandemi Covid-19, Ini Daftarnya
Minggu, 05 April 2020 - 07:21

Sunaryo Sebut TKI yang Dipulangkan Melalui Riau Harus Dikarantina 2 Minggu
Minggu, 05 April 2020 - 07:17

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com