PEKANBARU - Tepat 20 Februari 2020 hari ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Syamsuar dan Edy Natar Nasution (Syam-Edy) genap satu tahun memimpin Provinsi Riau.

Tak sedikit kebijakan kepemimpinan Syam-Edy selama satu tahun ini menuai kritikan dari masyarakat dan koleganya.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah (Umri), Dr Aidil Haris menilai kondisi itu terjadi karena kurang tegasnya Gubernur Riau.

"Itulah kelemahan pak Syam kurang tegas, dan kelihatan belum punya bergaining di mata masyarakat, kolega dan bawahanya. Mungkin ini karena beliau birokrat, sehingga orang melihatnya tegas bersyarat," katanya.

Selain itu, lanjut Aidil, kritikan itu ada jika dilihat secara universal satu tahun kepemimpinan Syam-Edy karena belum mempu memberikan program yang progresif dan menyentuh ke masyarakat.

"Itu belum kelihatan. Kita tidak tahu apakah targetnya ke masyarakat itu tahun kedua, ketiga atau empat. Karena masyarakat berharap itu," ujarnya.

Menurutnya dari 10 program Syam-Edy yang disampaikan masyarakat, baru pendidikan gratis yang baru akan dirasakan masyarakat, karena baru tahun ini penerapannya.

"Kalau program yang lain saya rasa belum dirasakan masyarakat. Apalagi pembenahan birokrasi yang masih sibuk dengan evaluasi dan pelantikan. Itupun kesannya sudah jelek dimata masyarakat," ucapnya.

Belum lagi masalah infrastruktur, menurutnya sampai saat ini belum ada arahnya. Padahal masih banyak kondisi jalan dan jembatan yang rusak.

Karena itu, Aidil menyarankan agar ke depan Syam-Edy fokus membenahi masalah infrastruktur dan kemiskinan.

"Dan ini perlu diketahui, karena masyarakat permintannya tidak muluk-muluk. Asal jalan dan jembatan bagus, sembako murah, layanan pemerintah mudah diakses itu yang diinginkan masyarakat," sarannya.

"Kalau itu bisa dikendalikan pemerintah. Ini menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Itu yang mesti dibuat oleh Syam-Edy," tambahnya.

Sedangkan persoalan kemiskinan disarankan agar Syam-Edy mencari penyebabnya, dan solusi untuk mengentaskannya.

"Hal seperti ini pak Syam-Edy harus turun ke bawah bagaimana potret kondisi masyarakat, tidak bisa dilihat dari kantor dan menerima laporan tertulis dari bawahan," cakapnya.  (CAKAPLAH)