PEKANBARU - Sejumlah Anggota DPRD Provinsi Riau menyampaikan catatan dan evaluasi terhadap kinerja Gubernur Syamsuar dan Wagub Edy Natar Nasution selama setahun pertama duet pemimpin itu menjabat.

Ketua Fraksi PAN DPRD Riau Zulfi Murzal di Pekanbaru, Rabu, menyebutkan selama satu tahun kepemimpinan Syamsuar-Edy, dirinya tak melihat adanya gebrakan program. Menurutnya, program-program yang digarap masih melanjutkan pekerjaan dari periode kepala daerah sebelumnya.

"Kita melihat biasa-biasa saja satu tahun pertama ini. Belum ada yang signifikan yang berbeda dari tahun lalu," ucap Zulfi Mursal.

Dia mengaku belum puas dengan kinerja Syamsuar-Edy. Namun begitu, satu tahun pertama memang tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dalam membangun daerah.

"Kita tidak bisa menyimpulkan satu tahun pertama ini apakah berhasil atau gagal. Kita tunggulah gebrakan Pak Syamsyar-Edy. Apalagi mereka punya program unggulan sesuai visi misinya, nah kita lihat realisasinya bagaimana di tahun-tahun berikutnya," ucap Anggota Komisi I DPRD Riau itu.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar mendorong langkah kongkret kepala daerah untuk mewujudkan program-program yang mensejahterakan masyarakat.

"Setiap kepemimpinan tentu ada positif dan negatifnya. Ada kelebihan dan ada kekurangannya, kita sebagai partai pengusung melihat ada program yang sudah on the track. Tapi program yang besar masih belum terakomodir," ujar Markarius.

Dalam konteks peningkatan perekonomian serta pengembangan sumberdaya manusia, dinilainya belum jelas gambaran program yang akan digarap.

"Salah satu tolak ukur kita yakni pembangunan SDM yang beriman, berdaya saing, mandiri. Karena ini jadi konsern PKS selama ini. Programnya seperti apa? Belum ada terobosan khusus yang kita lihat. Nanti akan sampaikan ke beliau, termasuk terkait pembinaan UMKM yang serius dan masif," ucap Markarius.

Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar menilai banyak PR yang harus dikerjakan kepala daerah dalam empat tahun sisa masa jabatannya. Khususnya terkait penertiban satu juta hektare lebih lahan yang digarap ilegal oleh perusahaan.

"Tidak terasa sudah 365 hari perjalanan Pak Syamsuar dan Pak Edy. Ada yang sudah nampak, ada yang belum nampak hasilnya. Termasuk lahan-lahan yang digarap perusahaan secara ilegal yang juga menjadi perhatian kita di Riau," ucap Ketua DPD Demokrat Riau itu.

Asri menyarankan Syamsuar dan Edy Natar menempatkan pejabat yang berkompeten dalam jajarannya untuk menjalankan roda pemerintahan.

"Orang-orang yang duduk di OPD haruslah yang cinta Riau dan membantu pak gubernur. Orang yang tidak mementingkan dirinya. Jangan memilih orang yang ngangguk di depan, tapi di belakang tidak bekerja," ucap Asri. (ANT)