Home
Bupati Intruksikan Jalan Desa Suka Damai Dikerjakan Segera | Optimis Menang Tingkat Nasional, Ketua TP-PKK Rohul Sudah Persiapkan Tim PKK dari Jauh Hari | DPRD Riau Siap Beri Masukan Masalah Evaluasi BUMD | Bupati Kampar Resmikan Pasar Pekan Tua di Kawasan Restorasi Kesultanan Kampa | Bengkalis Layak Jadi Kampung Zapin Melayu | 17.651 Peserta Didik di Pekanbaru akan Ikuti UN
Minggu, 23 Februari 2020
/ Nasional / 14:06:04 / Halangi KPK Lakukan Penggeledahan, PDIP Dinilai Telah Langgar Hukum /
Halangi KPK Lakukan Penggeledahan, PDIP Dinilai Telah Langgar Hukum
Jumat, 17 Januari 2020 - 14:06:04 WIB

JAKARTA - PDI Perjuangan dianggap melanggar hukum karena telah menghalangi tim penyidik KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyegelan ruang kerja Hasto Kristiyanto yang diduga terlibat dalam kasus suap Komisioner KPK Wahyu Setiawan.

Demikian yang disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (16/1).

Petrus menilai sikap PDIP yang menolak KPK untuk melaksanakan tugas penyelidikan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

“Karena sudah merupakan tindakan nyata yang bertujuan untuk mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para Saksi dalam perkara korupsi. (Bisa) dipidana dengan pidana penjara 3 sampai 12 tahun penjara,” kata Petrus.

Atas tindakan tersebut PDIP pun telah dikategorikan melakukan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi menurut pasal 21 UU Tipikor.

Menurut Petrus, meski KPK belum mengantongi izin dari Dewan Pengawas KPK, namun penggeledahan dan penyegelan tetap boleh dilakukan jika merujuk pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) UU. No.19 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU No.30 tahun 2002 tentang KPK.

“Dengan demikian berarti tanpa adanya Surat Izin dari Dewan Pengawas, KPK dapat melakukan penggeledahan dan penyegelan Ruang Kerja Hast Kristiyanto, Sekjen DPP PDIP. Karena Surat Izin dapat diberikan atau tidak dapat diberikan mengandung pengertian bahwa tidak semua penggeledahan dan penyegelan memerlukan Surat Izin Dewas KPK. Satu dan lain karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak,” paparnya.

Kondisi di mana keadaan yang sangat perlu dan mendesak itu oleh pembentuk UU KUHAP diserahkan sepenuhnya pada pertimbangan subjektif Penyelidik atau Penyidik di lapangan ketika melaksanakan tugas, termasuk oleh KPK sendiri.

“Oleh karena itu tindakan Penyelidik dan Penyidik KPK ketika hendak melakukan penggeledahan dan penyegelan di ruang kerja Hasto, meskipun belum dilengkapi dengan Surat Izin tertulis dari Dewan Pengawas, tindakan itu tetap sah menurut hukum. Atas pertimbangan keadaan yang sangat perlu dan mendesak menurut Penyidik KPK, bukan menurut Satgas DPP PDIP,” tandasnya. [Rmol]

   
 
Tak Terima Ditilang, Pria di Inhu Marahi Polisi dan Rusak Motor Sendiri
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:51

Perluas Layanan, Bus TMP Buka Dua Rute Koridor Baru
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:37

Rumor Virus Corona Senjata Biologi China, Ini Faktanya...
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:26

Enam Cara Menghilangkan Bopeng di Wajah dengan Cepat
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:23

Ingat! Warga Pekanbaru Dilarang Bakar Sampah, Bakal Kena Sanksi
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:19

Jokowi: Sebanyak 164 Sekolah di Riau Direnovasi
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:16

Bupati Kampar Dampingi Kunjungan Presiden RI ke Riau
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:11

Daftar Calon Ketum BPD HIPMI Jaya,
Muhamad Alipudin Komit Bawa HIPMI Jaya dan Anggotanya Semakin Naik Kelas
Sabtu, 22 Februari 2020 - 08:02

Jokowi: Tol Pekanbaru-Dumai Akhir April Tuntas
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:09

Riau Berpotensi Diguyur Hujan Ringan
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:05

Legislator Riau Berkomitmen Perjuangkan Guru Honorer di Riau Jadi PNS
Jumat, 21 Februari 2020 - 14:02

Menteri Basuki Apresiasi Kualitas Jalan Tol Pekdum
Jumat, 21 Februari 2020 - 13:58

Terpilih Sebagai Ketua GenPI Riau, Bupati Rohul Ucapkan Selamat ke Tanti Ekasari
Jumat, 21 Februari 2020 - 09:08

Rakoornas Investasi di Jakarta, Wakil Bupati Inhil Investasi Sangat Penting
Jumat, 21 Februari 2020 - 08:59

Dishub Pekanbaru akan Siapkan Angkutan Khusus dari Pemukiman ke Halte TMP
Jumat, 21 Februari 2020 - 08:38

KPK Hentikan Penyelidikan 36 Kasus Korupsi, ICW: Sudah Kami Prediksi
Jumat, 21 Februari 2020 - 08:33

Muazin di London Ditikam Saat Mengumandangkan Azan Shalat Asar
Jumat, 21 Februari 2020 - 08:28

Sah! Honda Ikat Marc Marquez hingga 2024
Jumat, 21 Februari 2020 - 08:20

Dugaan Korupsi Proyek Gedung AKMR, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Riau Jawab 12 Pertanyaan
Jumat, 21 Februari 2020 - 08:15

Setahun Memimpin Riau, Program Syam-Edy Belum Sentuh Masyarakat
Kamis, 20 Februari 2020 - 17:19

Isi Acara Leadership di Pertamina,
Ketum BPP HIPMI Dorong Anak Muda Punya Pola Pikir Pengusaha di Perusahaan
Kamis, 20 Februari 2020 - 17:14

Pemkab Bengkalis Siap Permudah Regulasi Perizinan Investasi
Kamis, 20 Februari 2020 - 17:07

Geger, Warga Siberida Temukan Nenek 78 Tahun Tewas di Kamarnya, Ada Luka di Tubuh
Kamis, 20 Februari 2020 - 16:58

Tower Pemancar Ambruk dan Menimpa Kantor BPBD Pelalawan
Kamis, 20 Februari 2020 - 14:37

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com