Home
Gubri: Semoga Sebelum Lebaran Virus Corona Berakhir | Total PDP Covid-19 di Riau 97 Orang | Ahli Virologi Ungkap Tips Mudah Bunuh Virus Corona | Ketua DPRD Inhil Terjun Langsung Lakukan Penyemprotan Disinvektan Dari Desa ke Desa | Hand Sanitizer Beralkohol, Sucikah Dipakai Salat? | Berjibaku, Begini Dinsos Bengkalis Siapkan Kebutuhan Warga Karantina
Minggu, 29 Maret 2020
/ Nasional / 09:04:09 / Lambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK /
Lambatnya KPK Geledah Kantor DPP PDI-P, ICW Sebut Bukti UU Baru Perlemah KPK
Senin, 13 Januari 2020 - 09:04:09 WIB

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan telah membuktikan bahwa UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK telah mempersulit kinerja KPK dalam hal penegakan hukum.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, hal itu terlihat dari lambatnya tim KPK dalam menggeledah Kantor DPP PDI-P karena membutuhkan izin dari Dewan Pengawas KPK.

"Padahal dalam UU KPK lama (UU No 30 Tahun 2002) untuk melakukan penggeledahan yang sifatnya mendesak tidak dibutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak mana pun," Kurnia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/1/2020) kemarin dikutip dari Kompas.

Menurut logika sederhana, kata Kurnia, tindakan penggeledahan yang bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti tidak mungkin dapat berjalan dengan tepat dan cepat jika harus menunggu izin dari Dewan Pengawas.

Hal itu belum ditambah persoalan waktu di mana proses administrasi tersebut dapat dipergunakan pelaku korupsi untuk menyembunyikan bahkan menghilangkan bukti-bukti.

"Dengan kondisi seperti ini dapat disimpulkan bahwa narasi penguatan yang selama ini diucapkan oleh Presiden dan DPR hanya ilusi semata," kata Kurnia.

ICW pun mendesak agar Presiden Joko Widodo agar tidak buang badan saat kondisi KPK yang semakin lemah akibat berlakunya UU KPK baru.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dinilai harus menjadi prioritas utama dari Presiden untuk menyelematkan KPK.

Di samping itu, ICW juga menyoroti dugaan tim KPK dihalang-halangi dalam penanganan perkara ini.

Menurut Kurnia, upaya menghalang-halangi proses hukum tersebut dapat dibawa ke ranah pidana menggunakan Pasal 21 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

"KPK harus berani menerapkan aturan obstruction of justice bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalang-halangi proses hukum," kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, KPK batal menyegel ruangan di Kantor DPP PDI-P terkait operasi tangkap tangan terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyatakan, tim yang diturunkan untuk menyegel telah dibekali dengan surat yang lengkap. Mereka juga telah menemui petugas keamanan di Kantor DPP PDI-P.

Namun, petugas keamanan tersebut tidak serta merta memberi izin masuk kepada petugas KPK karena ingin meminta izin kepasa atasannya terlebih dahulu.

"Ketika mau pamit ke atasannya telpon itu enggak terangkat-angkat oleh atasannya, karena lama, mereka mau (menyegel) beberapa objek lagi, jadi ditinggalkan," ujar Lili, Kamis (10/1/2020) lalu.

Adapun hingga Minggu (12/1/2020) kemarin KPK belum juga melakukan penggeledahan di Kantor DPP PDI-P terkait kasus suap terkait penetapan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 itu yang juga melibatkan bekas caleg PDI-P Harun Masiku. (*)

   
 
Cegah COVID-19, KSKP Tembilahan Siapkan Bilik Sterilisasi untuk Masyarakat
Sabtu, 28 Maret 2020 - 06:50

Tidak Hanya Menghapus UN, UKK bagi Siswa SMK juga Ditiadakan
Sabtu, 28 Maret 2020 - 06:40

Jadwal UTBK 2020 Ditunda
Sabtu, 28 Maret 2020 - 06:38

Gelar OP Setelah Kondisi Aman Dari Covid-19
Sabtu, 28 Maret 2020 - 06:35

Update PDP Covid-19 di Riau, 22 Orang Telah Dinyatakan Negatif
Sabtu, 28 Maret 2020 - 06:24

Pemprov Riau Perpanjang Libur Sekolah SMA/SMK Sederajat
Sabtu, 28 Maret 2020 - 06:22

ODP Covid-19 Di Kampar Meningkat Capai 978 Orang, 2 Orang PDP
Jumat, 27 Maret 2020 - 07:39

Tangani Corona, Israel Buka Bunker Perang
Jumat, 27 Maret 2020 - 07:36

AS Bantah Tuduhan Iran Soal Pembuat Virus Corona
Jumat, 27 Maret 2020 - 07:32

Bahaya Corona, Pemkab Kampar Sosialisasi Dihadapan 5 Camat
Jumat, 27 Maret 2020 - 07:26

Update Covid-19, 12 ODP di Inhil Telah Selesai Masa Pemantauan dan Dinyatakan Aman
Jumat, 27 Maret 2020 - 07:19

Antisipasi Penyebaran Virus Corona di Kota Tembilahan, Wabup SU Lakukan Penyemprotan
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:42

Dinas Koperasi UMKM Inhil Keluhkan Minimnya Anggaran Monitoring
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:38

Kadiskes Riau Sebut Pusat Tak Rincikan Kasus Positif Corona di Riau
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:33

Gubri: Persiapan Menyambut TKI Cukup Gunakan Masker
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:28

Anggaran DPRD Riau Rp 28M Siap Dialihkan Penanganan Corona
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:22

DPKP Semprot Disinfektan di Pasar Tradisional di Pekanbaru
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:19

Dampak Covid-19, Bapenda Riau Bebaskan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:15

Chevron Bantu APD ke Pemprov Riau
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:12

LAMR Imbau Perusahaan Besar di Riau Peduli Pandemi Corona
Jumat, 27 Maret 2020 - 06:09

ADVERTORIAL PEMKAB BENGKALIS
Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Bengkalis dan Posko Covid Center
Kamis, 26 Maret 2020 - 12:36

Catat, Ini Tandanya Virus Corona Mulai Pengaruhi Kesehatan Jiwa
Rabu, 25 Maret 2020 - 08:50

Mau Pesta Nikah di Inhil? Siap-siap Dibatalkan
Rabu, 25 Maret 2020 - 08:48

Terkait Proyek RoRo Kementrian PUPR 2019, Pembanguan RKB SD di Rohul Masih Terbengkalai
Rabu, 25 Maret 2020 - 08:42

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com