Home
BNN Sosialisasi Narkoba di Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur | 8 Kali Tes Negatif, Wanita Ini Akhirnya Dinyatakan Positif COVID-19 | Sekte Gereja Rahasia di Korsel, Diduga Jadi Pusat Penyebaran COVID-19 | Resmi Maju, Syamsuar Ambil Formulir Calon Ketua Golkar Riau | LAMR Gelar Majelis Haul ke-4 Allahuyarham Tenas Effendy | Pemprov Riau Berupaya Kembalikan Kejayaan Ikan di Riau
Sabtu, 29 Februari 2020
/ Peristiwa / 08:33:54 / Beda Pernyataan KPU dan PDIP Soal PAW yang Diusut KPK /
Beda Pernyataan KPU dan PDIP Soal PAW yang Diusut KPK
Senin, 13 Januari 2020 - 08:33:54 WIB

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membenarkan kalau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajukan permohonan pada Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik mengatakan PDIP mengajukan PAW agar Harun Masiku menggantikan Caleg Nazarudin Kiemas yang meninggal pada 26 Februari 2019.

Dalam jumpa pers di kantor KPU, Jumat (10/1), Evi mengatakan PDIP sempat mengajukan uji materi PKPU Nomor 3 Tahun 2019 selepas meninggalnya Nazarudin. Aturan ini berkaitan dengan perolehan suara calon yang meninggal dunia pada Juli 2019 (24/6). Mahkamah Agung (MA) lalu mengabulkan sebagian permohonan PDIP tersebut pada Juli (19/7).

Atas dasar putusan itu, PDIP meminta KPU melantik Harun Masiku sebagai anggota DPR dari fraksi tersebut menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. KPU membalas permohonan itu lewat surat pada Agusus (26/8). KPU menyebut hal itu tak bisa dipenuhi.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengungkap alasan pihaknya menolak keinginan PDIP tersebut karena berpegang dasar Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Aturan itu menyebut jika ada caleg meninggal, posisinya diganti dengan caleg dari partai dan daerah pemilihan yang sama dengan perolehan suara di urutan berikutnya.

Walhasil, kata Pramono, pihaknya menetapkan caleg Riezky Aprilia dari PDIP sebagai anggota DPR RI terpilih di daerah pemilihan Sumatera Selatan I menggantikan Nazarudin. Riezky pun telah mengikuti pelantikan sebagai Anggota DPR RI periode 2019-2024 pada 1 Oktober 2019 lalu.

Selain itu, Ketua KPU Arief Budiman menyebut terdapat tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam surat permohonan PAW Harun Nasiku untuk menggantikan caleg terpilih yang meninggal dunia, Nazarudin Kiemas.

"Tapi yang terakhir (surat PAW atas nama Harun Masiku) memang ditandatangani oleh ketua mum dan sekjen," kata Arief kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (10/1).

Hal tersebut berbeda dengan kronologi keterangan PDIP yang diungkap sekretaris jenderal partai tersebut, Hasto Kristiyanto. Ia membantah PDIP melakukan negosiasi untuk memuluskan Harun Masiku dalam kasus PAW anggota DPR dapil Sumsel I periode 2019-2024.

"Kami tidak pernah [melakukan] proses negosiasi karena hukum untuk PAW itu sifatnya rigid, sifatnya sangat jelas dan diatur berdasarkan ketentuan suara," kata Hasto di arena Rakernas PDIP, JiExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1).

Senada, Ketua DPR Puan Maharani telah memastikan tak ada nama Harun Masiku dalam daftar PAW yang diajukan fraksi PDIP.

Puan mengatakan dalam daftar PAW partainya hanya ada nama kader PDIP yang diajukan untuk menggantikan Juliari Batubara dan Yasonna Laoly.

"Karena beliau dua itu dari PDIP, kemudian ditugaskan masuk di dalam kabinet," kata Puan di arena Rapat Kerja Nasional PDIP, JiExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1).

Juliari dan Yasonna terpilih sebagai anggota DPR namun harus melepas jabatan itu karena dipercaya Presiden Jokowi menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju. Juliari menjadi menteri sosial, sementara Yasonna kembali menjabat Menteri Hukum dan HAM.

KPK telah menetapkan Harus Masiku sebagai tersangka pada Kamis (9/1) terkait kasus suap proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Selain Harun, KPK menetapkan tiga orang lainnya. Mereka adalah Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan Anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina, dan Saefu.

Dalam kronologi perkara, KPK menyatakan Wahyu meminta Rp900 juta untuk bisa meloloskan Harun sebagai anggota DPR fraksi PDIP menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia. Sebanyak Rp600 juta sudah diterima Wahyu dari Harun melalui Agustiani dan Saeful.

Sebagai penerima suap, Wahyu dan Agustiani disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, Harun dan SAE disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kini, Wahyu ditahan KPK. Dia juga telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Komisioner KPU kepada Presiden Joko Widodo pada Jumat (10/1) lalu. Sedangkan Harun hingga ini masih belum melakukan langkah kooperatif dengan menyerahkan diri ke KPK.

[Cnnindonesia.com]

   
 
Pj Sekda Jamaluddin: Mushabaqah Ajang Menseleksi Qari dan Qariah Terbaik
Rabu, 26 Februari 2020 - 21:01

Buka Musrenbang Kecamatan Sabak Auh, Jamaluddin di Sambut Produk UMKM Khas Setempat
Rabu, 26 Februari 2020 - 20:49

Kemen PUPR Selesaikan Pembangunan Embung Sungsang Untuk Tambah Pasokan Air Baku di Kampar
Rabu, 26 Februari 2020 - 20:44

Kurangi Pencemaran, Kemen PUPR Bangun Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik di Pekanbaru
Rabu, 26 Februari 2020 - 20:39

Tingkatkan minat Baca Masyarakat, Bupati HM Wardab Ikuti Rakoornas Perpustakaan 2020
Rabu, 26 Februari 2020 - 20:32

Umat Islam Tiongkok Donasikan Rp 185 M Perangi Corona, Muslim Uighur Ikut Berkontribusi
Rabu, 26 Februari 2020 - 15:07

COVID-19 Terus Mewabah, Ini Cara Tingkatkan Sistem Imun Tubuh
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:51

Cuaca Ekstrem, Luas Lahan Terbakar di Dumai Capai 35,5 Hektar
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:44

Korban Meninggal Infeksi Virus Corona Capai 2.763 Jiwa
Rabu, 26 Februari 2020 - 14:31

Bupati Kampar Lantik 31 Kades
Rabu, 26 Februari 2020 - 13:43

Memenuhi Syarat, Kendaraan Dinas Dilelang
Rabu, 26 Februari 2020 - 13:32

Titik Api Terdeteksi di Meranti dan Dumai
Rabu, 26 Februari 2020 - 13:23

Soal Virus Corona, Ustaz Abdul Somad Minta Tak Benci China
Rabu, 26 Februari 2020 - 13:21

Siswa Dianiaya Siswa Lain, Pihak Sekolah Tak Peduli, Orangtua Pindahkan Anaknya ke Sekolah Lain
Rabu, 26 Februari 2020 - 08:50

Dukung Revisi Perda Penyertaan Modal, DPRD Rohul Minta Perusda RHJ Diaudit BPK
Rabu, 26 Februari 2020 - 08:18

Bulan Bertobat dan Lakukan Amalan Baik, Berikut 5 Keutamaan Bulan Rajab\
Rabu, 26 Februari 2020 - 08:12

Maju Pilkada Kepri bersama Ismeth Abdullah, Irwan Nasir Yakin Dapat Perahu
Rabu, 26 Februari 2020 - 08:05

Politik Malaysia Memanas, Aktivis dan Mahasiswa Turun ke Jalan
Rabu, 26 Februari 2020 - 08:00

Pasien Suspect Corona Di Semarang Meninggal Dunia
Rabu, 26 Februari 2020 - 07:56

Dukung Gerakan Literasi Hingga Kampung-Kampung,
Bupati Himbau Penghulu Patuhi Arahan Mendagri Terkait Fasilitasi Perpustakaan Kampung
Rabu, 26 Februari 2020 - 07:42

Diklat Kelautan oleh Kementrian Perhubungan RI, Wabup Inhil Ini sangat Bermanfaat Bagi Masyarakat
Rabu, 26 Februari 2020 - 07:35

Wabup Inhil H Syamsuddin Uti Melantik Pengurus IKBOT Priode 2020-2023
Rabu, 26 Februari 2020 - 07:32

Pedagang dan Satpol PP Bentrok saat Pembongkaran TPS di STC Pekanbaru
Selasa, 25 Februari 2020 - 11:22

Bumdes Desa Kuapan Bagi-bagi Keuntungan Hingga Kas Nol, Ini Saran Yuyun Hidayat
Selasa, 25 Februari 2020 - 11:17

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com