JAKARTA - Pemerintah Indonesia dikhawatirkan renggang negara China lantaran organisasi massa Islam terlalu lantang menyuarakan perihal diskriminasi muslim Uighur.

Peneliti dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, pemerintah China tidak boleh mengacaukan hubungan baik dua negara hanya karena menyuarakan aspirasi mengenai pembantaian muslim Uighur.

“Ini dua hal yang berbeda, jangan dikacaukan hubungan yang baik dan hubungan bilateral dua negara ini,” kata Zuhro saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/12).

Zuhro menyampaikan, Indonesia merupakan negara berdaulat yang bisa menentukan sikapnya sendiri dalam misi perdamaian dunia. Sehingga jika ada kaum minoritas yang tertindas di belahan negara lain, maka Indonesia boleh menyuarakan aspirasinya sebagai bentuk negara yang demokratis.

“Indonesia dengan model negaranya yang berdaulat tidak boleh membiarkan diskriminasi terjadi, terlebih itu suatu kenistaan,” paparnya.

“Hubungan baik, bilateral yang baik antar dunia negara tidak boleh dicampuradukkan dengan hal misi perdamaian,” tambahnya.

Menurutnya, sesuai dengan amanah konstitusi Indonesia tidak boleh menutup mata dengan isu perdamaian dunia dan harus terlibat aktif dalam misi tersebut.

“Indonesia tentu tidak boleh menutup mata dengan adanya pelanggaran hukum dan HAM, negara China harus menghormati penegakkan hukum dan HAM Indonesia dan negara Indonesia bersepakat sejak tahun 98 untuk mengedepankan hukum dan HAM,” tandasnya. [Rmol]