JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Indonesia jauh tertinggal dari Brasil sebagai negara eksportir produk halal terbesar di dunia. Padahal, negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar adalah Indonesia, bukan Brasil.

Mengutip data Global Islamic Economic Report 2019, Ma'ruf mengungkapkan nilai ekspor produk halal dari Brasil menembus angka US$5,5 miliar. Realisasi ini menempatkan Brasil ke peringkat pertama negara eksportir produk halal di dunia.

"Indonesia tertinggal jauh dibandingkan dengan Brasil, yang disusul oleh Australia dengan nilai US$2,4 miliar," ujar Ma'ruf dalam acara pelantikan pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) 2019, Jumat (13/12).

Kendati demikian, orang nomor dua di Indonesia itu tidak mengungkap berapa nilai ekspor produk halal dari Tanah Air pada 2019. Ia hanya menyebut bahwa kontribusi produk halal nasional hanya sekitar US$2,1 miliar atau 3,8 persen dari total perdagangan dunia mencapai US$2,1 triliun pada 2017.

Tak hanya kalah dari urusan ekspor produk halal, Ma'ruf mengatakan Indonesia justru memiliki realisasi belanja produk halal yang cukup tinggi. Tercatat, nilai belanja produk halal Indonesia dari berbagai negara mencapai US$214 miliar atau sekitar 10 persen dari pangsa pasar dunia pada tahun yang sama.

"Indonesia menjadi negara paling besar dalam belanja produk halal dibandingkan negara-negara mayoritas muslim lainnya. Sayangnya, Indonesia hanya menjadi konsumen dan 'tukang stempel' untuk produk halal yang diimpor," jelasnya.

Padahal, Indonesia negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, seharusnya dapat menjadi produsen produk halal untuk kebutuhan pasar domestik dan menjadi eksportir produk halal untuk pasar dunia.

Untuk itu, Ma'ruf ingin semua pihak memberikan kontribusi bagi pengembangan industri produk halal nasional. Sebab, ia meyakini produk halal sejatinya bukan hanya dapat memenuhi ketentuan berdasarkan syariat Islam, namun juga baik bagi kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan produk halal yang berorientasi ekspor bisa menjadi motor peningkatan nilai ekspor yang tengah dibutuhkan negara. Salah satu tujuannya agar bisa menekan defisit neraca perdagangan.

Tak ketinggalan, Ma'ruf juga ingin agar pengembangan industri keuangan syariah juga dilakukan, meski ada kenaikan peringkat yang didapat Indonesia dari sektor tersebut.

Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI), Indonesia mendapat kenaikan peringkat dari posisi 10 pada 2018 menjadi ke-4 dari 131 negara pada 2019.

Sementara, menurut Islamic Finance Country Index (IFCI), Indonesia berada di peringkat pertama pada tahun ini dari sebelumnya di peringkat ke-6 pada tahun lalu.

Kendati begitu, Ma'ruf tetap ingin ada peningkatan karena kondisi industri keuangan syariah di dalam negeri sebenarnya masih kalah dari keuangan konvensional di dalam negeri.

Padahal, sambung dia, ekonomi dan keuangan syariah sejatinya bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan tingkat literasi dan inklusi di Indonesia. Tercatat, pangsa pasar keuangan syariah dari sektor perbankan dan asuransi di Indonesia baru mencapai 8,6 persen per Januari 2019.

Khusus untuk perbankan syariah, pangsa pasarnya baru sekitar 5,6 persen. Sisanya, pangsa pasar keuangan nasional dipegang oleh bank dan asuransi konvensional.

"Tapi saya ingin berpesan kepada kita semua bahwa upaya untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah jangan dilakukan dengan cara yang membenturkan dengan kemajuan ekonomi dan keuangan konvensional. Kita hidup dalam negara yang menganut dual economy system, sehingga perkembangan ekonomi syariah dan konvensional harus saling bersinergi," terang dia.

Di sisi lain, ia mengatakan ekonomi dan keuangan syariah sejatinya juga bisa bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kekayaan masyarakat, sehingga kesenjangan menurun dan mendorong tercapainya ekonomi dan kesejahteraan yang berkeadilan.

Kemudian, ekonomi dan keuangan syariah juga bisa membagi risiko dan imbal hasil di instrumen investasi yang dimiliki negara.

[Cnnindonesia.com]