JAKARTA - Isu radikalisme tengah memenuhi ruang publik masyarakat Indonesia. Padahal di satu sisi, terminologi yang dipakai dalam membahas isu itu keliru dan definisi dari pemerintah juga belum jelas.

Anggota DPD RI Fahira Idris menyebut bahwa Jokowi juga berniat mengganti istilah radikalisme dengan manipulator agama. Baginya arti dari istilah itu juga belum jelas maksudnya. Dia bahkan berharap ada istilah baru yang lebih pas.

“Di Amerika sudah meninggalkan istilah radikalisme karena memang tidak pas dan menggantikanya dengan "Counter Violence Extremism”,” tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Selasa (5/11).

Menurut Fahira, radikalisme memang salah satu persoalan negeri ini. Tetapi masalah itu bukan yang utama. Sementara di satu sisi, dia menyayangkan narasi yang dibangun pemerintah seolah negeri akan runtuh akibat radikalisme. Sehingga isu lain misalnya ekonomi yang jadi persoalan utama menjadi kalah penting.

“Persoalan utama negeri ini adalah “radikalisme ekonomi”. Ancaman nyata kita itu: gejala resesi ekonomi dunia, perang dagang, dan kondisi global yang kian tak tentu,” tegasnya.

Kesiapan Indonesia harus lebih diperhatikan. Apalagi, ekonomi tanah air tidak kunjung tumbuh karena pondasi ekonomi sedang rapuh, utang yang terus meningkat, dan investasi kalah jauh dari Vietnam atau Thailand.

“Itu ancaman nyata saat ini,” sambungnya.

Pemerintah juga harusnya sadar, membesar-besarkan persoalan radikalisme sebagai persoalan utama negeri ini adalah kampanye buruk untuk ekonomi kita, karena investor pasti takut.

“Mana mau investor nanam uang di negeri ini, jika setiap hari presidennya bicara bahwa radikalisme sedang menghancurkan negeri yang dipimpinnya,” pungkasnya. [Rmol]