Home
Bupati dan Wabup Siak Terpilih Dilantik 21 Juni, Rohul dan Inhu Tunggu SK | Muhammadiyah Tolak Wacana PPN Sekolah: Di Mana Moral Pemerintah? | 50 Hotspot Terdeteksi di Sumatra, Termasuk Riau | Busyro: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional | KLHK Bersama TNI Hentikan Penebangan Ilegal di SM Rimbang Baling, Dua Orang Ditahan | Siap-siap BLT UMKM segera Cair Lagi! Cek Penerima di eform.bri.co.id/bpum
Minggu, 13 Juni 2021
/ Ekbis / 14:03:14 / Upaya Indonesia Agar CPO Bisa Diterima di Pasar Global /
Upaya Indonesia Agar CPO Bisa Diterima di Pasar Global
Kamis, 08 Agustus 2019 - 14:03:14 WIB

JAKARTA - Ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) dari Indonesia ke Uni Eropa saat ini menghadapi tantangn. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai perwakilan Indonesia dalam mengurus hambatan teknis perdagangan atau technical barriers to trade (TBT) terus berupaya agar CPO Indonesia dapat diterima pasar global.

Sejak 2018 kemarin hingga kini, pemerintah Indonesia telah memperjuangkan CPO terhadap kebijakan diskriminatif Uni Eropa di forum TBT Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organisation (WTO). Seperti diketahui, Uni Eropa telah mendiskriminasi produk CPO dari luar Uni Eropa dengan produk vegetable oil lainnya yang berasal dari negaranya sebagai bahan baku biofuel.

"Kami akan terus menyampaikan concern dan keberatan atas kebijakan tersebut dan menekan Uni Eropa untuk memenuhi ketentuan dalam TBT WTO, agar produk CPO dari Indonesia dapat menembus pasar Uni Eropa,” ujar Kepala BSN Bambang Prasetya saat membuka Workshop Pemanfaatan TBT WTO Agreement dalam Menembus Pasar Perdagangan Global bagi Industri di Menara Kadin, sebagaimana dalam keterangan pers yang diterima Republika, Kamis (8/8).

Perjanjian TBT, kata dia, mengatur setiap anggota WTO untuk memenuhi prinsip-prinsip nondisksriminasi, ekuivalensi, harmonisasi dengan standar internasional, transparansi, dan saling pengakuan antara lain melalui penggunaan Mutual Recognition Arrangement (MRA) atau Multilateral Arrangement (MLA).

Sebagai pemenuhan prinsip transparansi, setiap negara anggota WTO berkewajiban untuk membentuk suatu Notification Body (NB) dan Enquiry Point (EP), yaitu suatu institusi yang berperan untuk menangani penyampaian rancangan peraturan teknis ke sekretariat TBT WTO. Selain itu mereka juga diwajibkan menjawab semua pertanyaan baik dari anggota WTO maupun masyarakat luas mengenai standar, regulasi teknis, dan prosedur penilaian kesesuaian.

“BSN telah diamanatkan menjadi EP dan NB untuk penerapan Perjanjian TBT WTO di Indonesia. Perjanjian TBT WTO ini harus dimanfaatkan sebesar besarnya oleh para pelaku usaha dalam menembus pasar ekspor ke anggota WTO lainnya,” kata Bambang.

Menurut dia, pemenuhan terhadap regulasi negara tujuan menjadi sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar global. Perjanjian TBT WTO memberikan kesempatan bagi anggota WTO untuk melakukan perdagangan secara adil dan transparan.

Untuk mencapai hal tersebut, kata dia, setiap negara diharuskan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban terhadap perjanjian khususnya terkait prinsip non diskriminasi dan transparansi terhadap pemberlakuan standar dan penilaian kesesuaian.

Dalam rangka peningkatan daya saing produk Indonesia yang dilakukan melalui perjanjian baik bilateral, regional, dan multilateral, dia menilai diperlukan partisipasi aktif dalam pemenuhan kewajiban terhadap perjanjian tersebut, khususnya terkait standar dan penilaian kesesuaian. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi para stakeholder dalam mencapai tujuan kepentingan nasional.

Partisipasi aktif dalam pembahasan perjanjian kesepakatan pun, menurut dia baik bilateral, regional, serta multilateral diperlukan untuk memastikan kepentingan nasional terakomodasi.

"Sebagai contoh, Indonesia melalui BSN-KAN telah melakukan kerjasama dengan UAE (Uni Emirat Arab) dalam memfasilitasi eksportir untuk keberterimaan sertifikat halal. Sekarang ekspor produk halal kita ke UAE sudah lancar, karena kini mereka menerima sertifikat halal dari lembaga sertifikasi yang telah terakreditasi KAN,” kata Bambang.

Bambang pun berharap para pelaku usaha dapat pro aktif dalam memberikan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam melakukan perdagangan internasional. Sehingga ke depannya perdagangan dapat diperjuangkan oleh BSN melalui sekretariat TBT WTO.

“Setiap anggota WTO berhak memberikan tanggapan, klarifikasi serta keberatan terhadap regulasi yang diberlakukan oleh anggota WTO lain. Kepatuhan terhadap perjanjian internasional akan mengurangi concern dan menghindari dispute dalam perdagangan internasional yang akan merugikan negara,” kata dia.

Bambang menilai, partisipasi aktif Indonesia baik dalam regulasi dan menanggapi rancangan regulasi anggota WTO lainnya masih perlu ditingkatkan. Melalui forum tersebut dia berharap terjadi penguatan sinergi antara BSN sebagai NB dan EP TBT-WTO dengan para pelaku usaha dalam pemanfaatan akses notifikasi regulasi teknis. [republika]


   
 
Rumah Yatim Berikan Bantuan Bahan Pokok untuk Ibu Solihati
Senin, 07 Juni 2021 - 20:12

Camat Rakit Kulim Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Di Desa Talang 7 Buah Tangga
Senin, 07 Juni 2021 - 20:08

UAS Dirikan Rumah Quran Gratis di Kampar
Senin, 07 Juni 2021 - 07:38

60 Persen Makanan Nestle Tak Sehat, DPR Soroti Kinerja BPOM
Senin, 07 Juni 2021 - 07:36

Bupati Alfedr Melakukani Panen Semangka di Kampung Merempan Hilir
Senin, 07 Juni 2021 - 07:29

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Ini Pesan Ketua MPR RI
Senin, 07 Juni 2021 - 07:24

Polisi Tangkap Warga Kampung Tualang Pengedar Narkotika
Senin, 07 Juni 2021 - 07:20

Pemko Pekanbaru Harus Pahami Kejenuhan Masyarakat di Tengah Pandemi
Jumat, 04 Juni 2021 - 20:29

Agar Tetap Ada Pemberangkatan Calon Haji Indonesia Tahun 2021, HNW Desak Jokowi Lobi Raja Saudi
Jumat, 04 Juni 2021 - 20:26

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Disdukcapil Siak Rekam dan Cetak E-KTP di Rumah Warga yang Berkebutuhan Khusus
Jumat, 04 Juni 2021 - 20:23

MUI Minta Masyarakat untuk Bersabar dan Tunggu Waktu Soal Haji
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:35

Pemerintah Luncurkan Panduan Pembelajaran PAUD Hingga Pendidikan Menengah di Masa Pandemi
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:28

Harga Karet Tingkat Pabrik di Riau Naik, Ini daftar Harganya
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:26

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Sekda Siak Positif Covid-19, "Sekarang Saya Work From Home"
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:23

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati Ikuti Paripurna Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Umum Fraksi Soal LKPj Siak 2020
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:15

Soal Kebun di Kawasan Hutan, Bupati Zukri: Harus Ada Pendataan Akurat dan Kepastian Hukum
Kamis, 03 Juni 2021 - 20:06

Mahasiswa Desak Jaksa Periksa Gubernur Riau
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:24

Penyintas Covid-19 Diimbau untuk Donorkan Plasma Konvalesennya
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:22

Turun Sedikit, Sepekan ke Depan Harga Sawit di Riau Rp2.527 Perkilogram
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:19

Bupati H.Zukri Berhasil Turunkan Covid-19 Dari Zona Merah Ke Zona Orange.
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:11

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati Siak Pimpin Razia Prokes, Puluhan Pengunjung Kafe di Kandis Terjaring , 1 Positif Covid-19
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:09

Infotorial Dinas Kominfo Kabupaten Siak
Bupati Siak Keluarkan Surat Edaran PPKM Mikro, Berakhir Jika Sudah Zona Kuning
Rabu, 02 Juni 2021 - 20:07

Pejabat Utama Polda Riau Kunjungi Lokasi Vaksinasi Serta Pos PPKM Di Kabupaten Siak.
Senin, 31 Mei 2021 - 08:11

Edo Yulihendri Dipercaya Pimpin KBPPAL Riau
KBPPAL Diharapkan Jadi Rumah yang Nyaman Bagi Anak-anak Angkatan Laut
Senin, 31 Mei 2021 - 08:05

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com