Home
Gubri Terima DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp25,2 Triliun | Gelombang Aksi Penolakan Ahok Bakal Dimulai Pekan Depan | Salim Segaf: Ada Masalah Selesaikan, Bukan Bikin Partai Baru | Guru Sertifikasi Terus Mengadu, Dewan akan Penggil Pemko Pekanbaru | Tim Putri Malaysia Terpaksa Berlaga di Kategori Putra di SISB, Ini Penyebabnya.. | Forkopimca Kelayang Gelar Sosialisasi Karlahut
Sabtu, 16 November 2019
/ Nasional / 08:14:20 / Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto /
Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto
Sabtu, 18 Mei 2019 - 08:14:20 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang dibentuk oleh Wiranto perlu dihentikan. Hal itu, ia sampaikan setelah Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi dalam pembentukannya.

“Tim Asisten Hukum ini perlu dihentikan jika memang sudah dinyatakan adanya potensi maladministrasi oleh Ombudsman RI. Tugas-tugas yang ada dikembalikan pada lembaga-lembaga resmi negara yang telah dimandatkan undang-undang. Pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang dan tata kelola organisasi Negara yang sah," kata Mardani, Jumat (17/5).

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS ini mengatakan dibentuknya tim ini sebenarnya sangat berlebihan dan menyebabkan keberadaannya seperti menebar ketakutan di masyarakat.

“Negara kan sebetulnya sudah punya lembaga resmi untuk penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang ada. Buat apa lagi ada tim ini? Tim ini juga berpotensi melanggar hak atas kebebasan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh konstitusi," ujarnya.

Mardani berharap, Presiden Jokowi bisa memberikan koreksi langsung bila ada menteri yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya, apalagi kalau sampai melakukan maladministasi.

“Presiden Jokowi harus turun tangan, jangan terus membiarkan menteri bekerja liar melampaui kewenangannya, apalagi sampai menyalahi tata aturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menurut Lely Pelitasari, Wakil Ketua Ombudsman RI ada empat hal yang menyebabkan tim ini dianggap maladministrasi. Partama melampaui kewenangan tugas pengawasan sikap politik dari instasi lain.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan fungsi Kemenko Polhukam untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi karena ada potensi menggunakan kewenangan untuk tujuan lain.

Ketiga, terjadi konflik kepentingan, yaitu proses politik versus tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.

Keempat, pengawasan yang dilakukan bukan oleh organ mandatory undang-undang, ada potensi bentuk perlakuannya tidak adil bagi sebagaian warga negara. [Rmol]

   
 
Protes Ahok Masuk BUMN, PA 212: Akan Ada Gelombang Penolakan Besar
Kamis, 14 November 2019 - 08:40

Kecamatan Rakitkulim Gelar Sosialisasi Karhutla
Kamis, 14 November 2019 - 08:32

Tokoh Muda Kuansing di Pekanbaru Apresiasi Berdirinya BMKSB
Kamis, 14 November 2019 - 08:27

Warga Dumai Protes Pemberlakuan Satu Arah di Jalan Pangeran Hidayat
Kamis, 14 November 2019 - 08:19

Alfedri Undang Pengusaha Berinvestasi di KITB
Kamis, 14 November 2019 - 08:02

Sekda Siak Hadiri Pengukuhan FKPMR Riau.
Kamis, 14 November 2019 - 07:57

Jalin Silaturrahmi, Klub Mobil BaverRiau Turing ke Lembah Harau
Kamis, 14 November 2019 - 07:55

Bangkitkan Semangat Berinovasi Untuk Menjadi Pahlawan Masa Kini
Kamis, 14 November 2019 - 07:52

Hampir 4 Bulan, Pelaku Curanmor Baru Tertangkap Polisi
Kamis, 14 November 2019 - 07:49

Jelang Pilkada Serentak 2020, Bawaslu Kuansing Buka Pendaftaran Panwascam
Rabu, 13 November 2019 - 19:58

Spesialis Pembobol Rumah Dibekuk Polisi
Rabu, 13 November 2019 - 14:12

Rumah Tempat Transaksi Narkoba Digrebek Polisi, Dua Tersangka Diringkus
Rabu, 13 November 2019 - 14:10

Hamili Anak Sendiri, Ayah Bejat ini Ditangkap
Rabu, 13 November 2019 - 14:08

Maruf Amin Sebut Potensi Zakat Indonesia Capai Rp 230 Triliun
Rabu, 13 November 2019 - 14:06

SK Sekdaprov Riau Definitif Belum Keluar, BKD Ajukan Ahmad Syah Sebagai Plh
Rabu, 13 November 2019 - 13:11

Hari Ini Hujan akan Guyur Sebagian Riau
Rabu, 13 November 2019 - 13:09

MPP Klaim STC Sudah 86 Persen, Begini Kondisinya
Rabu, 13 November 2019 - 13:07

Ganti Rugi Proyek Rigid Jalan Badak Masih Terkendala Peta Bidang
Rabu, 13 November 2019 - 13:05

Kuasa Hukum Rizieq: Bermasalah di Arab, Kok Tak Dideportasi?
Rabu, 13 November 2019 - 12:40

Erick Thohir Ajak Ahok Urus BUMN
Rabu, 13 November 2019 - 12:37

Trik Bikin Motor Bekas Mulus ala Pedagang
Rabu, 13 November 2019 - 12:27

Tolak Diskriminasi Sawit, Wamenlu Mahendra Layangkan Surat Protes Ke Uni Eropa
Rabu, 13 November 2019 - 10:18

Imigrasi Belum Koordinasi Dengan FPI Terkait Pencekalan Habib Rizieq
Rabu, 13 November 2019 - 09:11

Riau Kembali Bangun 2.000 Unit Rumah Sehat Layak Huni Tahun 2020
Rabu, 13 November 2019 - 09:04

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com