Home
PKB Berambisi Duduki Kursi Mendikbud dan Menristekdikti | BW: Keterangan Anas 02 Dan Anas 01 Sama | Bawaslu Riau Siap Songsong Pilkada Serentak 2020 | Abrasi di Riau dapat Perhatian Pemerintah Pusat | 600-an Mahasiswa Kukerta UR Ditempatkan di Tujuh Kecamatan di Siak | Awal Juli, Gaji 13 ASN Pekanbaru Dibayarkan
Rabu, 26 Juni 2019
/ Nasional / 08:14:20 / Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto /
Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto
Sabtu, 18 Mei 2019 - 08:14:20 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang dibentuk oleh Wiranto perlu dihentikan. Hal itu, ia sampaikan setelah Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi dalam pembentukannya.

“Tim Asisten Hukum ini perlu dihentikan jika memang sudah dinyatakan adanya potensi maladministrasi oleh Ombudsman RI. Tugas-tugas yang ada dikembalikan pada lembaga-lembaga resmi negara yang telah dimandatkan undang-undang. Pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang dan tata kelola organisasi Negara yang sah," kata Mardani, Jumat (17/5).

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS ini mengatakan dibentuknya tim ini sebenarnya sangat berlebihan dan menyebabkan keberadaannya seperti menebar ketakutan di masyarakat.

“Negara kan sebetulnya sudah punya lembaga resmi untuk penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang ada. Buat apa lagi ada tim ini? Tim ini juga berpotensi melanggar hak atas kebebasan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh konstitusi," ujarnya.

Mardani berharap, Presiden Jokowi bisa memberikan koreksi langsung bila ada menteri yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya, apalagi kalau sampai melakukan maladministasi.

“Presiden Jokowi harus turun tangan, jangan terus membiarkan menteri bekerja liar melampaui kewenangannya, apalagi sampai menyalahi tata aturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menurut Lely Pelitasari, Wakil Ketua Ombudsman RI ada empat hal yang menyebabkan tim ini dianggap maladministrasi. Partama melampaui kewenangan tugas pengawasan sikap politik dari instasi lain.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan fungsi Kemenko Polhukam untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi karena ada potensi menggunakan kewenangan untuk tujuan lain.

Ketiga, terjadi konflik kepentingan, yaitu proses politik versus tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.

Keempat, pengawasan yang dilakukan bukan oleh organ mandatory undang-undang, ada potensi bentuk perlakuannya tidak adil bagi sebagaian warga negara. [Rmol]

   
 
Karni Ilyas: ILC Segera Tayang, Peselancar Akan Kembali Bermain Gelombang
Senin, 24 Juni 2019 - 07:34

ADVERTORIAL PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
Gubri Saksikan Acara Balimau Potang Mogang di Langgam, Pelalawan
Senin, 24 Juni 2019 - 07:26

175 SD di Pekanbaru Siap Menampung 14.845 Peserta Didik Baru
Senin, 24 Juni 2019 - 07:18

Pemkab Indragiri Hulu Tinjau Limbah Pabrik Sawit
Senin, 24 Juni 2019 - 07:02

Disdik Pekanbaru Tampung 200 Anak Imigran Bersekolah di SD Negeri
Senin, 24 Juni 2019 - 06:57

Puluhan Sopir Protes Perusahaan Tol Pekanbaru-Dumai tak Bayar Uang Makan Sejak 2018
Senin, 24 Juni 2019 - 06:51

Ini Deddy Corbuzier Alasan Masuk Islam
Senin, 24 Juni 2019 - 06:48

Cerita Harut dan Marut
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:49

Pemprov Riau Tak Persoalkan Kabupaten/Kota Sewa Hotel untuk JCH
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:35

Mantan Istri Deddy Corbuzier Bebaskan Anak Soal Agama
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:21

Tim Prabowo Sebut Kubu Jokowi Blunder Hadirkan Saksi Fakta
Sabtu, 22 Juni 2019 - 17:08

Pekanbaru Kekurangan PNS Tenaga Teknis, Guru dan Perpajakan
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:54

Nama Kandidat Bupati Rohul Mulai Muncul, dari Sukiman hingga Joni Irwan
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:51

Ratusan JCH Tabungan iB Dhuha Bank Riau Kepri Ikuti Bimbingan Haji
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:43

Erdogan: Eks Presiden Mesir Bukan Meninggal, Dia Dibunuh
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:40

KPPPA Dukung Pemblokiran Iklan Rokok di Internet
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:14

Turki Pamerkan Peta Era Ottoman dalam Penaklukkan Eropa
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:12

Hamdan Zoelva Imbau Rencana Unjuk Rasa di MK Diurungkan
Sabtu, 22 Juni 2019 - 16:10

Jelang Putusan, MK Diingatkan Lagi Bukan Mahkamah Kalkulator
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:57

Yorrys Raweyai Sebut 4 Calon Ketua Umum Golkar
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:53

BPBD Tangani 20 Kasus Karhutla di Bengkalis
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:37

BWI dan Bank Riau Kepri Sepakat Dorong Peningkatan Wakaf Tunai
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:34

Ranperda Izin Usaha Perikanan Tingkatkan Kontribusi PAD
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:30

Segera Tindak Temuan Kebun Ilegal oleh KPK
Sabtu, 22 Juni 2019 - 15:28

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com