Home
Mengetahui Cara Cek Keaslian Ijazah | Komunitas Sahabat Boy Rafli Gelar Lomba Cover Lagu Bertema Nasionalisme | Sempat Buang BB Saat Digerebek, Pemuda LBJ Dicokok Polisi | Polemik BLT, Kades Bongkal Malang: Pendataan dan Keputusan Penerima BLT DD Sesuai Aturan | Hati-hati Bagi Preman, Selama Sebulan Penuh, Polres Inhu Gelar Operasi Bina Kusuma | Pengelola Pasar Rakyat Banjar Seminai Himbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
Kamis, 13 08 2020
/ Nasional / 08:14:20 / Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto /
Mardani: Maladministrasi, Jokowi Harus Hentikan Tim Asistensi Hukum Wiranto
Sabtu, 18 Mei 2019 - 08:14:20 WIB

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang dibentuk oleh Wiranto perlu dihentikan. Hal itu, ia sampaikan setelah Ombudsman RI menyatakan adanya potensi maladministrasi dalam pembentukannya.

“Tim Asisten Hukum ini perlu dihentikan jika memang sudah dinyatakan adanya potensi maladministrasi oleh Ombudsman RI. Tugas-tugas yang ada dikembalikan pada lembaga-lembaga resmi negara yang telah dimandatkan undang-undang. Pemerintah tidak boleh melanggar Undang-Undang dan tata kelola organisasi Negara yang sah," kata Mardani, Jumat (17/5).

Lebih lanjut, legislator Fraksi PKS ini mengatakan dibentuknya tim ini sebenarnya sangat berlebihan dan menyebabkan keberadaannya seperti menebar ketakutan di masyarakat.

“Negara kan sebetulnya sudah punya lembaga resmi untuk penegakan hukum sesuai aturan perundangan yang ada. Buat apa lagi ada tim ini? Tim ini juga berpotensi melanggar hak atas kebebasan menyatakan pendapat yang telah dijamin oleh konstitusi," ujarnya.

Mardani berharap, Presiden Jokowi bisa memberikan koreksi langsung bila ada menteri yang melampaui dan menyalahgunakan kewenangannya, apalagi kalau sampai melakukan maladministasi.

“Presiden Jokowi harus turun tangan, jangan terus membiarkan menteri bekerja liar melampaui kewenangannya, apalagi sampai menyalahi tata aturan perundang-undangan yang ada,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menurut Lely Pelitasari, Wakil Ketua Ombudsman RI ada empat hal yang menyebabkan tim ini dianggap maladministrasi. Partama melampaui kewenangan tugas pengawasan sikap politik dari instasi lain.

Kedua, penyalahgunaan kewenangan fungsi Kemenko Polhukam untuk menjaga kultur hukum dan kultur demokrasi karena ada potensi menggunakan kewenangan untuk tujuan lain.

Ketiga, terjadi konflik kepentingan, yaitu proses politik versus tugas dan fungsi Kemenko Polhukam.

Keempat, pengawasan yang dilakukan bukan oleh organ mandatory undang-undang, ada potensi bentuk perlakuannya tidak adil bagi sebagaian warga negara. [Rmol]


   
 
Buron Kasus Korupsi Pipa Transmisi di Inhil, Plt Bupati Bengkalis Non Aktif Muhammad Ditangkap
Senin, 10 Agustus 2020 - 14:25

Sore dan Dini Hari Nanti Sebagian Riau akan Diguyur Hujan
Senin, 10 Agustus 2020 - 14:15

Soal Sekolah di Zona Kuning Boleh Belajar Tatap Muka, Gubri: Ragu Kami
Senin, 10 Agustus 2020 - 14:12

Gubernur Riau Perintahkan OPD Segera Laksanakan Tender Kegiatan
Senin, 10 Agustus 2020 - 14:04

Gubri dan Komisi II DPRD Riau Gelar Pertemuan Bahas Lahan Perkebunan di Provinsi Riau
Senin, 10 Agustus 2020 - 14:02

Kasus Covid-19 Tanpa Gejala Meningkat, Yuk Pakai Masker
Senin, 10 Agustus 2020 - 13:59

Dalam Penegakan Disiplin Tim Gabungan Beri Himbauan Warga yang Lagi Kumpul
Senin, 10 Agustus 2020 - 13:54

Polsek Kerinci Kanan Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Rumah Ibadah
Senin, 10 Agustus 2020 - 13:52

Jumlah Covid 19 Meningkat, Gugus Tugas Siak Adakan Pertemuan dengan Management PT Indah Kiat
Senin, 10 Agustus 2020 - 13:45

Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Siak Kembali Bertambah Menjadi 108 Orang
Senin, 10 Agustus 2020 - 13:41

Kemasan Makanan Cepat Saji Ditemukan Picu Berbagai Penyakit
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:47

Kawanan Gajah Liar Rusak Puluhan Hektare Kebun Sawit Warga Gondai, Pelalawan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:41

Kasus Covid-19 Melejit, DPRD Riau akan Buat Perda Agar Roda Ekonomi Tetap Jalan
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:37

Polisi Temukan Unsur Pidana, Anji dan Hadi Pranoto Terancam Dipenjara
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:34

Ini Kriteria Pekerja Bergaji Rp5 Juta yang Terima BLT Corona
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:27

DPRD Pekanbaru Minta Sekolah Ambil Kebijakan Bantu Biaya Internet Siswa Tak Mampu
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:23

Riau Sangat Potensial Terbitkan Sukuk Daerah
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:15

Abrasi di Bengkalis Merusak Aset Negara
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:13

Chevrolet Rilis Varian Baru Blazer Berkapasitas Lima Kursi Penumpang
Jumat, 07 Agustus 2020 - 14:05

95 Paket Bantuan Terdampak Covid 19 Diserahkan kepada Perempuan, Anak, dan Lansia di Siak
Jumat, 07 Agustus 2020 - 13:56

Jelang Diresmikan Jokowi, 248 Titik CCTV Dipasang Dijalan Tol Permai
Kamis, 06 Agustus 2020 - 06:45

Paling Realistis Buat Marc Marquez di MotoGP 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 - 06:38

19 Penambahan COVID-19 Siak, Terbanyak dari klaster Subkontraktor PT IKPP Perawang
Kamis, 06 Agustus 2020 - 06:32

Pemkam Laksamana, Kapolsek Sabak Auh, Babinsa Berserta Petugas Penanganan Covid-19
Kamis, 06 Agustus 2020 - 06:23

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2020 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com