Home
Media Diminta Jadi Mitra Pemko Pekanbaru Menuju Kota Layak Anak | Merapat Ke Jokowi, Pemilih Prabowo Akan Tinggalkan Gerindra Pada Pemilu 2024 | Selain Kursi Menteri, Pasti Ada Deal Yang Fantastis Antara Prabowo Dan Jokowi | Minyak Serai, Produk Tradisional Khas Pedalaman Riau | Mengeluh Bantuan Gempa, Pengungsi Dituntut Jaksa 8 Bulan Penjara | Dua Unit Rumah Warga di Kota Medan Terbakar
Kamis, 18 Juli 2019
/ Nasional / 11:14:59 / MUI Minta Quick Count Ditiadakan: Banyak Mudaratnya /
MUI Minta Quick Count Ditiadakan: Banyak Mudaratnya
Sabtu, 20 April 2019 - 11:14:59 WIB

Dewan Pertimbangan MUI bersama Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiyah kebangsaan untuk menyikapi proses pascapenyelenggaraan Pemilu serentak 2019. Salah satu poin dari tausiyah tersebut yakni meminta agar proses hitung cepat atau quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei untuk ditiadakan ke depannya.

Mereka menilai quick count lebih berpotensi menimbulkan akibat buruk daripada kebaikan.

“Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. Akhir-akhir ini, segera setelah mengetahui quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan,” ujar Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Pimpinan MUI Abdullah Jaidi, Sekjen MUI Anwar Abbas, Wakil Sekjen MUI Zaitun Rasmin, Ketua Komisi Luar Negeri MUI Muhyidin Junaidi, Sekjen Ijmi Jakfar Habsah, hingga Ketum BKMT Syifa Fauziah.

Dewan Pimpinan MUI bersama Dewan Pertimbangan MUI mengeluarkan tausiah kebangsaan untuk menyikapi suasana pasca Pemilu serentak 2019, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4). Foto: Ajo Darisman/kumparan

Ia menilai, hasil yang belum pasti yang diumumkan itu menimbulkan perasaan skeptis hingga sinisme di tengah masyarakat. Ia mencontohkan Pilkada DKI Jakarta hingga Jawa Tengah sebagai bukti nyata terjadinya hal seperti itu.

“Pada tataran itulah kami melihat apalagi menyampaikan sesuatu yang belum pasti, jauh dari pasti, dan ada lembaga resmi untuk itu. Maka sebaiknya ditiadakan, khusus sekarang ini dihentikan,” tegasnya.

“Karena selama ini kan sudah muncul skeptisme, keraguan, bahkan sinisme terhadap lembaga survei. Itu seharusnya dihayati, direspons jauh sebelum pencoblosan, karena ada pengalaman masa lalu di Pilkada DKI, Pilkada Jabar, Jateng, jadi pada posisi itu kami,” lanjutnya.

Lebih jauh, ia mengatakan bahwa hal itu dalam ajaran agama Islam masuk dalam kategori fasik.

“Ini dalam kategori dalam agama Islam masuk kategori fasik. Dan jika ada berita, itu harus ditabayunkan. Berita apa? Yang menimbulkan mudarat, walaupun benar, kalau tidak tepat untuk disampaikan, itu secara Islam tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Kendati meminta untuk ditiadakan, namun MUI menilai tidak perlu sampai mengeluarkan fatwa untuk mengharamkan quick count. Apa yang mereka lakukan, hanya sebatas pesan sebagai lembaga moral.

“Enggak perlu, enggak usah sampai ke situ (mengharamkan quick count). Sudahlah ini pesan moral saja,” ujarnya. [kumparan.com]

   
 
MA Putuskan tak Terima Permohonan PAP Prabowo-Sandi
Selasa, 16 Juli 2019 - 13:12

Pengamat: Posisi Gerindra Bergantung Pada Jokowi Bukan Lagi Prabowo
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:47

Harga Cabai dan Ayam Ras Gila-gilaan, Pengelola Rumah Makan Menjerit
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:19

Peminat Sekolah Madrasah di Rohul Membludak
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:09

Firdaus Ganti Plt Kepala Dinas Kesehatan Pekanbaru
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:07

DAK Fisik Riau Senilai Rp1,8 Triliun Terancam Tidak Bisa Dicairkan
Selasa, 16 Juli 2019 - 12:04

Lieus: Tak Ada Gunanya Rekonsiliasi Tanpa Kepulangan Habib Rizieq
Selasa, 16 Juli 2019 - 10:44

Tahapan Pendaftaran Calon Ketua KONI Dumai Dimulai
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:36

Pada Apel Pagi, Bupati Siak Alfedri Serahkan Tiga Penghargaan
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:32

Resmikan Gedung Baru, Bupati Alfedri Berharap Anak-Anak Belajar di Ruang Respesentatif
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:29

Gejala Shock Breaker Mobil Rusak, Mulai dari Amblas sampai Bocor
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:25

Cabut Dukungan ke Prabowo Usai Pilpres, GNPF Ulama: Mau Jadi Apalagi?
Selasa, 16 Juli 2019 - 09:17

Ini Agenda Ijtima Ulama ke-4 Menurut Munarman
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:56

Anggaran PUPR 2020 Naik Drastis Jadi Rp 120 Triliun
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:51

Kemahalan, Pogba Ditinggal Real Madrid dan Juventus
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:48

Pengamat: Gerindra, PKS, dan PAN Bisa Jadi Oposisi yang Kuat
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:38

GNPF akan Tentukan Sikap Politik Usai Ijtima Ulama ke-4
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:35

Tidak Merokok Jadi Syarat Naik Jabatan di Bone Bolango
Selasa, 16 Juli 2019 - 08:32

Tagih Janji Jadi Ketua PAN Riau, Utusan DPP Temui Syamsuar
Senin, 15 Juli 2019 - 15:04

Utang Luar Negeri RI 5.444 Triliun, Dipakai Apa Saja?
Senin, 15 Juli 2019 - 15:01

Tuduh Pria Berjubah dan Berjanggut Teroris, Dua Penumpang Diusir dari Pesawat
Senin, 15 Juli 2019 - 14:57

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Oposisi di Parlemen
Senin, 15 Juli 2019 - 14:52

Mungkinkah WNI di Australia Bisa Capai Karier Menjadi Bos?
Senin, 15 Juli 2019 - 14:49

Waduh.. Realisasi DAK Fisik Riau Masih Rendah, Baru 7,19 Persen
Senin, 15 Juli 2019 - 13:48

 
 
Home

 
Sorot | Wawancara | Pokok Pikiran | Surat Anda
Klik Photo
| Iklan Baris | Index

Redaksi | Info Iklan | Disclaimer | Kotak Pos | Pedoman Media Siber

Copyright © 2011-2016 RiauTrust.com - Trusted News Portal
 
Alamat Redaksi & Pemasangan iklan :
 
Komplek Beringin Indah
Jalan Kulim No. 121, Pekanbaru, Riau  
  Telp/ Fax  : (0761) 63515
Mobile  : 0812-76-47104 ( Ali Sukri )  
Email : iklan_riautrust@yahoo.com
redaksi_riautrust@yahoo.com