JAKARTA - Pemerintahan Jokowi-JK dinilai cenderung sangat otoriter. Jauh dari kehidupan demokrasi yang selama ini diidamkan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menegaskan, selama empat tahun terakhir berkuasa, Jokowi sudah mengubah wajah, isi, dan arah demokrasi negeri ini.

"Jadi Pak Jokowi itu emoh demokrasi, memang tidak mau," ujar Amien dalam diskusi bertajuk "Refleksi Malari Ganti Nahkoda Negeri?" di kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).

Lebih lanjut Amien Rais menyebutkan beberapa ciri yang mengindikasikan bahwa pemerintahan Jokowi sangat otoriter.

Pertama, kata Amien Rais, dikriminalisasinya beberapa tokoh oposisi yang kritis.

"Setiap dari oposisi harus dibasmi. Nah ini Om Joko itu pekerjaannya memang mengempeskan oposisi. jadi kalau bisa partai-partai yang tidak bergabung itu dipecah belah, dikucilkan, sehingga ketakutan," jelasnya.

Ciri yang kedua, lanjut mantan ketua MPR ini, hampir semua media massa di kuasa parpol pendukung pemerintahan.

"Hampir 95 persen. Pak Harto saja tidak mampu. Jadi memang Om Joko ini luar biasa. Sehingga the minds of the people itu, pikiran masyarakat kebanyakan itu dibentuk apa maunya media massa itu," urainya.

Adapun ciri ketiga, tambah dia, yakni tindak pidana korupsi bernilai fantastik menyeret banyak pejabat pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

"Jadi ada teori politik bahwa ada korelasi positif antara kekuasaan dan tindak korupsi. Makin tinggi kekuasaan makin menjulang korupsinya. bagaimanapun juga korupsi terbesar pasti ada di Istana dan sekitarnya. itu pasti," tegasnya.[Rmol]